KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Panitia Khusus Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Pansus LLPADS) DPRD Kaltim meninjau sekaligus mengambil sampel pendapatan daerah dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) beberapa waktu lalu.
Kendati KEK MBTK sudah memiliki infrastruktur yang mampu menopang kegiatan industri dan logistik, namun dengan belum adanya pengelolaan yang profesional dan kepastian operasional, kawasan itu dinilai pansus belum mampu memberi kontribusi optimal bagi pendapatan daerah. "Belum ada BP (Badan Pengelola) yang bisa mendorong pengelolaan yang lebih maksimal," kata Ketua Pansus, Agusriansyah Ridwan.
Keberadaan badan pengelola dianggap penting karena menjadi pihak yang dapat secara resmi menandatangani perjanjian kerja sama operasional dengan pihak ketiga atau investor swasta. Tanpa kelembagaan yang siap bekerja, peluang menjadikan kawasan ini sebagai sumber pendapatan daerah jelas tak pernah bisa maksimal.
Karena itu, Pansus LLPADS mendorong agar kawasan industri itu tak hanya beroperasi, tapi juga meminta agar pengelolaan bisnis di dalamnya juga harus berjalan secara profesional agar aktivitas ekonomi yang tumbuh dapat memberi kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui pos lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Baca Juga: Tuan Rumah yang Belum Sepenuhnya Memegang Kunci: Kaltim dan Perjuangan PI 10 Persen
Uji petik lainnya menyasar Pelabuhan Maloy. Infrastruktur ini diharapkan tidak berhenti sebagai fasilitas yang tersedia, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung arus logistik dan distribusi barang.
Pelabuhan Maloy memiliki potensi untuk melayani pengiriman minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), produk pangan hasil hilirisasi kelapa sawit, serta kebutuhan logistik industri lainnya. Aktivitas bongkar muat juga diharapkan dapat menopang sektor pengolahan kayu, mineral, batu bara, hingga gas bumi di kawasan tersebut.
Optimalisasi pelabuhan dianggap penting karena kelancaran logistik merupakan salah satu penopang kegiatan industri. "Semakin efektif fasilitas itu dimanfaatkan, semakin besar pula peluang tumbuhnya aktivitas usaha yang dapat menggerakkan perekonomian kawasan," katanya.
Setelah meninjau pelabuhan, Pansus LLPADS melanjutkan kunjungan ke Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Maloy atau Intake Maloy. Infrastruktur ini menyangkut kebutuhan yang tak kalah mendasar: ketersediaan air bersih.
Baca Juga: Genjot PAD di Luar Pajak, Pansus LLPADS DPRD Kaltim Bidik Potensi Layanan BLUD dan Aset Daerah
Pansus berharap proyek SPAM mendapat prioritas agar pasokan air bersih tersedia secara stabil. Kesiapan fasilitas tersebut bukan hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau tenant di dalam KEK MBTK, tetapi juga berpotensi menjawab persoalan air bersih yang dihadapi masyarakat pesisir di Kecamatan Kaliorang dan Sangkulirang.
Pengembangan KEK Maloy tidak cukup diukur dari keberadaan pelabuhan, kawasan industri, dan jaringan utilitas. Tantangan berikutnya ialah memastikan seluruh fasilitas itu berfungsi, dikelola secara profesional, dan memberi manfaat ekonomi yang terukur bagi daerah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat sekitar. (riz)
Editor : Muhammad Rizki