KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Realisasi anggaran pendidikan nasional hingga akhir September 2026 mencapai Rp574,2 triliun. Nilai tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan realisasi pada periode Januari–September dalam lima tahun terakhir, dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap Rp134,4 triliun.
Kementerian Keuangan mencatat, total penyaluran anggaran pendidikan per 30 September 2026 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp411,7 triliun.
Sebagai perbandingan, realisasi anggaran pendidikan pada sembilan bulan pertama 2022 tercatat Rp345,5 triliun. Angkanya kemudian naik menjadi Rp384,6 triliun pada 2023 dan Rp407,5 triliun pada 2024.
Baca Juga: Survei CELIOS: 55 Persen Pemilih Prabowo Tak Ingin Memilih Lagi pada Pilpres 2029
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, anggaran pendidikan disalurkan melalui tiga jalur, yakni belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta pembiayaan. Karena itu, seluruh komponen tersebut perlu diperhitungkan untuk melihat total dukungan pemerintah terhadap sektor pendidikan.
MBG dan Program Sekolah
Dari keseluruhan realisasi Rp574,2 triliun, sebanyak Rp330,9 triliun dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat. Program MBG menjadi salah satu komponen terbesar dengan penyerapan Rp134,4 triliun yang menjangkau 46,2 juta siswa.
Selain itu, pemerintah mengucurkan Rp26,4 triliun untuk revitalisasi sekolah dan madrasah. Tunjangan profesi guru non-ASN memperoleh Rp17,9 triliun untuk 904 ribu tenaga pendidik.
Dukungan terhadap akses pendidikan tinggi juga dilakukan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebesar Rp14,8 triliun bagi 878 ribu mahasiswa. Sementara itu, Program Indonesia Pintar (PIP) menerima Rp11,2 triliun untuk 16 juta siswa.
Anggaran lainnya meliputi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama sebesar Rp10,1 triliun untuk 9,2 juta siswa. Pemerintah juga mengalokasikan Rp19,3 triliun untuk Sekolah Rakyat dan Rp1,2 triliun bagi Sekolah Unggul Garuda.
Transfer Daerah Capai Rp228,1 Triliun
Penyaluran anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah mencapai Rp228,1 triliun. Komponen terbesarnya berupa Dana Alokasi Umum (DAU) untuk gaji pendidik sebesar Rp107,2 triliun.
Selanjutnya, tunjangan profesi guru ASN daerah menerima Rp55,7 triliun untuk 1,8 juta guru. Tunjangan khusus bagi ASN daerah mencapai Rp2 triliun yang diperuntukkan bagi 66.200 guru.
Pemerintah juga menyalurkan dana BOS sebesar Rp52,8 triliun untuk 43,7 juta siswa serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Rp3,8 triliun bagi enam juta penerima manfaat.
Beasiswa dan Riset Pendidikan
Di luar belanja pemerintah pusat dan transfer daerah, anggaran pendidikan melalui pembiayaan mencapai Rp15 triliun. Dana ini antara lain mendukung program beasiswa melalui dana abadi pendidikan, penelitian, perguruan tinggi, dan kegiatan kebudayaan.
Pada program beasiswa, dukungan diberikan kepada 21.497 penerima LPDP dan 11.311 penerima beasiswa kolaborasi. Pembiayaan tersebut juga mencakup 1.674 proyek riset, dukungan bagi delapan perguruan tinggi negeri berbadan hukum, serta 3.568 penerima manfaat di bidang kebudayaan.
Baca Juga: Serangan Houthi di Bandara Riyadh Arab Saudi Tewaskan Warga Pakistan, 11 Orang Terluka
Suahasil menegaskan, besaran anggaran pendidikan perlu dilihat sebagai satu kesatuan yang mencakup berbagai jalur penyaluran.
Dengan demikian, realisasi belanja pemerintah pusat saja tidak cukup untuk menggambarkan keseluruhan anggaran yang telah digunakan bagi sektor pendidikan.
Besarnya realisasi anggaran hingga September 2026 memperlihatkan luasnya cakupan belanja pendidikan, mulai dari program pemenuhan gizi siswa, rehabilitasi sekolah, kesejahteraan guru, bantuan pendidikan, hingga pengembangan riset dan perguruan tinggi.
Editor : Uways Alqadrie