KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) yang belum terjangkau jaringan komunikasi sepanjang sekitar 200 kilometer menjadi perhatian Komisi I DPR RI.
Persoalan ini dinilai bukan sekadar hambatan akses telekomunikasi bagi masyarakat, melainkan juga berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan dan koordinasi pertahanan di wilayah strategis.
Sorotan tersebut disampaikan anggota Komisi I DPR RI Elita Budiati dalam kunjungan kerja reses ke Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (Kogabwilhan II) di Balikpapan, Jumat (9/10).
Baca Juga: Anggaran Pendidikan 2026 Tembus Rp574,2 Triliun, Program MBG Serap Rp134,4 Triliun
Elita menilai, keberadaan wilayah tanpa sinyal perlu segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), menurutnya, perlu menjelaskan langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi persoalan tersebut.
Ia mempertanyakan penanganan blank spot yang membentang hingga sekitar 200 kilometer itu, mengingat pentingnya jaringan komunikasi dalam mendukung keamanan wilayah.
“Ini kan perlu ada koordinasi dengan instansi atau kementerian lain. Apa yang akan dilakukan oleh Komdigi dengan adanya blank spot 200 km ini, sesuatu yang berbahaya?” ujar Elita.
Menurut dia, konektivitas komunikasi memiliki peran penting dalam mendukung pertukaran informasi dan koordinasi antarpihak, terutama di kawasan yang berkaitan dengan kepentingan strategis pertahanan negara.
PENGAWASAN JALUR MARITIM
Selain persoalan jaringan komunikasi, Elita mengingatkan pentingnya pengawasan di kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Jalur yang menghubungkan Selat Makassar dan Selat Lombok tersebut merupakan salah satu lintasan penting pelayaran internasional.
Posisi strategis itu membutuhkan kemampuan pemantauan yang memadai. Dukungan jaringan komunikasi, sistem pengawasan, serta koordinasi yang berjalan efektif menjadi bagian penting dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
Elita juga menyoroti kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) modern bagi Kogabwilhan II. Tantangan pertahanan, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum di laut, tetapi juga potensi spionase dan aktivitas intelijen asing.
Karena itu, penguatan pertahanan perlu disertai kesiapan peralatan dan kemampuan pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kerja sama antarlembaga juga dibutuhkan agar potensi ancaman dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat.
Baca Juga: Survei CELIOS: 55 Persen Pemilih Prabowo Tak Ingin Memilih Lagi pada Pilpres 2029
Kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI tersebut menjadi kesempatan untuk menghimpun persoalan yang dihadapi jajaran pertahanan. Hasil kunjungan diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Elita berharap persoalan blank spot di Kaltim tidak berhenti sebagai temuan dalam kunjungan kerja. Penanganan konkret diperlukan agar perluasan konektivitas dan penguatan kesiapan pertahanan dapat berjalan beriringan, terutama di wilayah yang memiliki kepentingan strategis bagi keamanan negara.
Editor : Uways Alqadrie