KALTIMPOST.ID, YAMAN – Ketegangan antara kelompok bersenjata Houthi dan Arab Saudi kembali meningkat pada 2026. Serangan yang menyasar wilayah Arab Saudi, termasuk Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, menandai memburuknya situasi keamanan.
Serangan ke bandara pada Sabtu (10/10/2026) dilaporkan menyebabkan korban luka. Insiden tersebut disebut sebagai serangan ketiga sejak awal Oktober. Konflik ini memiliki akar panjang yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan di Yaman, keterlibatan Arab Saudi, serta persaingan pengaruh regional dengan Iran.
Untuk memahami pertikaian tersebut, penting membedakan kelompok Houthi dari pemerintah Yaman. Keduanya merupakan pihak yang berlawanan dalam konflik domestik negara di Semenanjung Arab itu.
Baca Juga: Bandara Riyadh Ditutup hingga 17 Oktober 2026, Serangan Houthi Ganggu Penerbangan Arab Saudi
Berawal dari Gerakan di Yaman Utara
Kelompok Houthi atau yang secara resmi dikenal sebagai Ansar Allah merupakan gerakan politik dan bersenjata yang berakar dari komunitas Syiah Zaidi di barat laut Yaman.
Houthi muncul pada dekade 1990-an melalui gerakan yang dipelopori Hussein al-Houthi. Gerakan tersebut bertujuan menghidupkan kembali tradisi keagamaan Syiah Zaidi di Yaman sekaligus menentang kebijakan pemerintah yang dianggap korup.
Kelompok ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam konflik berkepanjangan di negara tersebut setelah berhasil merebut ibu kota Sanaa pada 2014.
Perlawanan terhadap pemerintah Yaman semakin besar pada 2014 dan kemudian berkembang menjadi perang saudara.
Situasi politik Yaman memburuk pada Januari 2015, ketika Houthi mengambil alih istana presiden di Sanaa. Presiden saat itu, Abd-Rabbu Mansour Hadi, meninggalkan ibu kota dan menuju Aden di wilayah selatan.
Hadi kemudian pindah ke Arab Saudi. Dari pengasingan, dia tetap menjalankan pemerintahan yang mendapat pengakuan internasional hingga mengundurkan diri pada 2022.
Setelah pengunduran diri tersebut, dibentuk Dewan Pimpinan Presiden atau Presidential Leadership Council (PLC). Badan yang terdiri atas delapan anggota itu dibentuk untuk mewakili pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional.
PLC bertugas mengelola urusan politik, keamanan, dan militer sekaligus mengarahkan perundingan menuju gencatan senjata permanen. Dewan tersebut dipimpin Rashad al-Alimi, penasihat Hadi yang sebelumnya pernah menjabat menteri dalam negeri pada masa pemerintahan mendiang Presiden Saleh.
Arab Saudi mendukung PLC bersama aliansi yang dipimpin Riyadh. Namun, upaya menyatukan kembali Yaman menghadapi hambatan karena Houthi masih menguasai sebagian wilayah dan terus berhadapan dengan kekuatan yang mendukung pemerintah.
Arab Saudi Terlibat Sejak 2015
Keterlibatan langsung Arab Saudi dalam perang Yaman dimulai pada Maret 2015. Saat itu, Riyadh memimpin koalisi militer untuk melawan Houthi dengan tujuan memulihkan pemerintahan Presiden Hadi.
Houthi menentang intervensi tersebut dan menuduh Arab Saudi melancarkan serangan demi menopang pemerintah Yaman. Sejak itu, konflik berkembang menjadi pertarungan berkepanjangan yang melibatkan berbagai kepentingan politik dan militer.
Baca Juga: Serangan Houthi di Bandara Riyadh Arab Saudi Tewaskan Warga Pakistan, 11 Orang Terluka
Selama bertahun-tahun, Houthi melancarkan serangan menggunakan rudal dan pesawat nirawak bersenjata ke wilayah Arab Saudi. Kedua pihak sempat menempuh jalur diplomasi hingga proses mediasi pada 2022 menghasilkan gencatan senjata.
Namun, kesepakatan itu tidak mengakhiri seluruh persoalan. Konflik kembali memburuk pada Juli 2026 setelah kesepakatan gencatan senjata dilaporkan runtuh.
Sejak September 2026, Houthi juga disebut memperketat kendali atas wilayah pesisir Laut Merah yang memiliki nilai strategis bagi pelayaran dan perdagangan internasional.
Perang Memicu Krisis Kemanusiaan
Pertempuran bertahun-tahun membawa dampak berat bagi masyarakat Yaman. Sekitar 22 juta orang, atau hampir separuh populasi negara tersebut, pernah dilaporkan sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Kondisi itu diperburuk kerusakan fasilitas kesehatan dan sistem penyediaan air akibat perang saudara. Jutaan warga juga terdampak penyakit kolera, yang menjadikan Yaman salah satu wilayah dengan wabah kolera paling parah di dunia.
Konflik berkepanjangan membuat kebutuhan bantuan tidak hanya berkaitan dengan pangan, tetapi juga layanan kesehatan, air bersih, serta pemulihan infrastruktur dasar.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah Yaman yang diakui secara internasional masih berupaya memulihkan kendali wilayah dan mendorong penyelesaian politik. Sementara itu, Houthi mempertahankan pengaruhnya di sejumlah daerah dan menolak dominasi pihak lawan.
Houthi Perluas Kendali Wilayah
Pertempuran kembali meningkat pada awal September 2026. Pasukan bersenjata Yaman yang didukung Arab Saudi dilaporkan terlibat bentrokan dengan Houthi di Marib bagian selatan, serta wilayah Taiz, Lahj, al-Jawf, dan al-Bayda.
Baca Juga: Viral Siswi SMPN 1 di Sidrap Dirundung 10 Teman, Ditampar hingga Dilempari Ompreng MBG
Dalam perkembangan yang dilaporkan, Houthi berhasil merebut kota Mocha di pesisir Laut Merah. Wilayah ini memiliki arti strategis karena berkaitan dengan jalur pelayaran di sekitar Selat Bab al-Mandeb.
Sebagai bagian dari poros perlawanan yang didukung Iran, Houthi berupaya memperbesar pengaruh politik dan militernya di Yaman. Laporan yang menjadi rujukan menyebutkan jumlah anggotanya mencapai sekitar 350.000 orang pada 2025.
Kelompok tersebut diperkirakan menguasai antara seperempat hingga sepertiga wilayah Yaman. Houthi juga menginginkan berakhirnya blokade Arab Saudi agar memiliki keleluasaan memperluas kendali atas negara tersebut, termasuk akses terhadap pendapatan minyak dan gas.
Menurut laporan BBC yang dirujuk dalam pemberitaan, penguasaan sumber pendapatan energi menjadi salah satu kepentingan penting dalam perebutan kekuasaan di Yaman.
Laut Merah dan Minyak Jadi Sasaran Strategis
Konflik tidak lagi terbatas pada pertempuran darat. Houthi dilaporkan melarang pelayaran kapal-kapal Arab Saudi yang menggunakan Laut Merah sebagai jalur alternatif Selat Hormuz.
Pada pertengahan September 2026, sebuah drone juga dilaporkan menyerang pipa minyak Timur-Barat milik Arab Saudi. Serangan tersebut disebut bertujuan mengganggu kegiatan ekspor minyak negara itu.
Gangguan terhadap infrastruktur energi menambah kekhawatiran pasar internasional. Dalam laporan yang menjadi rujukan, harga minyak dunia disebut menembus USD 100 per barel setelah serangan terhadap jalur pasokan tersebut.
Arab Saudi bersama pemerintah Yaman yang diakui secara internasional kemudian mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar ikut mengambil tindakan militer terhadap Houthi.
Namun, Trump tidak melakukan serangan seperti yang diminta. Dalam laporan tersebut, keputusan itu dikaitkan dengan persetujuan Houthi untuk tidak menyerang aset-aset milik Amerika Serikat.
Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa konflik Yaman tidak hanya menyangkut perebutan kekuasaan dalam negeri, tetapi juga berhubungan dengan keamanan energi, jalur pelayaran, dan persaingan pengaruh antarnegara.
Baca Juga: Survei CELIOS: 55 Persen Pemilih Prabowo Tak Ingin Memilih Lagi pada Pilpres 2029
Konflik Kembali Mengancam Keamanan Regional
Serangan terhadap Riyadh pada Oktober 2026 menjadi pengingat bahwa ketegangan antara Houthi dan Arab Saudi belum benar-benar berakhir. Ancaman terhadap bandara dan wilayah strategis menunjukkan risiko konflik yang dapat meluas melampaui perbatasan Yaman.
Dengan dukungan Iran kepada Houthi dan sokongan Arab Saudi terhadap pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, penyelesaian konflik masih menghadapi tantangan besar.
Upaya mencapai perdamaian permanen harus berhadapan dengan persoalan pembagian kekuasaan, penguasaan wilayah, akses pendapatan energi, serta keamanan jalur perdagangan Laut Merah.
Editor : Uways Alqadrie