KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Pemerintah Indonesia disarankan untuk menunda sementara keberangkatan jamaah umrah ke Arab Saudi menyusul meningkatnya ketegangan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi dari Yaman. Penundaan ini dinilai penting untuk menjamin keselamatan warga negara di tengah situasi regional yang dinilai berisiko.
Saran tersebut disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Syariah dari Universitas Paramadina, Imas Damayanti, dalam tulisannya di media berbahasa Arab, Indonesia al-Youm, Selasa (13/10/2026). Menurut Imas, langkah pemerintah tidak cukup hanya sebatas memberikan imbauan agar jemaah berhati-hati.
Baca Juga: Cegah Karhutla, Polsek Waru PPU Sosialisasi dan Sebar Stiker Maklumat Kapolda Kaltim
"Penundaan sementara perlu dipertimbangkan hingga otoritas berwenang menyatakan situasi keamanan regional pulih," tegas Imas.
Imas menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu pengirim jamaah umrah terbesar di dunia dengan mobilitas mencapai 1,2 juta hingga 1,5 juta orang per tahun. Dengan angka yang sangat besar tersebut, keselamatan jamaah—khususnya kelompok lanjut usia—harus dijadikan prioritas utama di atas pertimbangan ekonomi.
Baca Juga: Bentengi Remaja PPU dari Pengaruh Negatif, MUI Gelar Pembinaan Karakter dan Keagamaan
Selain masalah keselamatan, Imas menekankan pentingnya pendekatan maqashid syariah dengan mengedepankan perlindungan jiwa (hifz an-nafs). Mengutip kaidah fikih dar’ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih, ia menegaskan bahwa menolak kemudaratan atau risiko bahaya harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan dari ibadah sunnah.
Eskalasi konflik bersenjata ini juga dinilai berpotensi mendongkrak biaya perjalanan umrah secara signifikan. Lonjakan biaya berisiko terjadi akibat penyesuaian premi asuransi perjalanan terkait keadaan kahar (force majeure), serta pembengkakan biaya operasional maskapai akibat pengalihan rute penerbangan untuk menghindari ancaman proyektil dan drone.
Baca Juga: Kini Pengobatan Kanker Hati tak Harus Operasi, Bisa Pakai Terapi HIFU
Meski demikian, Imas mengingatkan bahwa penundaan keberangkatan juga akan berdampak langsung pada kelangsungan bisnis biro perjalanan, penyedia akomodasi, dan ekosistem pendukung umrah di tanah air. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk melakukan penilaian risiko secara terukur berbasis data penerbangan resmi, serta berkoordinasi erat dengan otoritas Arab Saudi sebelum mengambil keputusan final.(*)
Editor : Thomas Priyandoko