KALTIMPOST.ID-Terganggunya perjalanan ibadah umrah akibat situasi keamanan di Arab Saudi menjadi perhatian anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian.
Pemerintah diminta memastikan keselamatan sekaligus melindungi hak jamaah yang terdampak penundaan penerbangan.
Gangguan perjalanan tersebut dilaporkan terjadi menyusul serangan kelompok Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh.
Kondisi itu disebut berdampak pada pembatalan sejumlah penerbangan, termasuk keberangkatan 53 calon jamaah umrah melalui Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Senin (12/10).
Baca Juga: IKN Bangun 8 Tower Hunian Baru Berisi 288 Unit, Nindya Karya Garap Proyek lewat Skema KPBU
Wakil rakyat asal Kaltim itu menegaskan, keselamatan jamaah harus menjadi prioritas. Namun, penundaan keberangkatan juga harus disertai kepastian pelayanan agar tidak menimbulkan persoalan tambahan.
“Saya memahami betapa besar harapan masyarakat untuk beribadah ke Tanah Suci. Banyak di antara mereka yang telah mempersiapkan perjalanan ini dengan menabung selama bertahun-tahun. Karena itu, ketika keberangkatan terpaksa ditunda, jamaah harus tetap mendapatkan pelayanan dan kepastian,” ujarnya, Selasa (13/10).
Menurut Hetifah, Kementerian Haji dan Umrah perlu memperkuat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Koordinasi diperlukan untuk memastikan kondisi jamaah terdampak, baik yang masih berada di Indonesia maupun sudah berada di Arab Saudi.
Penanganan tidak cukup sebatas pemberitahuan penundaan. Pemerintah dan penyelenggara perjalanan harus memberikan kepastian jadwal keberangkatan, akomodasi, konsumsi, serta pendampingan selama jamaah menunggu.
Perhatian khusus juga diperlukan bagi jamaah lanjut usia dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu.
Baca Juga: Bantuan Beras Pemkab Kubar 2026 Sudah Diterima 13.323 Keluarga, Sebanyak 6.441 KK Masih Menunggu
“Jangan sampai jamaah dan keluarganya dibiarkan menunggu tanpa informasi yang jelas. Pihak travel juga harus menjalankan tanggung jawabnya, termasuk memastikan hak-hak jamaah terkait perubahan jadwal maupun biaya perjalanan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Politikus Partai Golkar itu mengimbau jamaah tetap tenang dan mengikuti informasi resmi pemerintah maupun maskapai. Keberangkatan juga tidak boleh dipaksakan sebelum kondisi dinyatakan aman.
Sementara jamaah yang telah berada di Arab Saudi diminta mengikuti arahan otoritas setempat serta menjaga komunikasi dengan pendamping perjalanan dan perwakilan Indonesia.
Menurutnya, situasi keamanan yang berada di luar kendali jamaah tidak seharusnya menambah beban akibat ketidakjelasan pelayanan maupun biaya.
“Jamaah sudah menghadapi ketidakpastian akibat situasi keamanan yang berada di luar kendali mereka. Jangan sampai mereka juga dibebani ketidakpastian pelayanan dan biaya tambahan. Pemerintah dan penyelenggara umrah harus memastikan hak-hak jamaah tetap terlindungi,” pungkasnya.
Editor : Romdani.