KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Dua dari empat saksi yang dihadirkan jaksa dalam sidang perkara dugaan penambangan di atas lahan negara oleh PT Jembayan Muara Bara (JMB) Grup menuai keberatan dari pihak terdakwa.
Kuasa hukum Ginarsa Tandinegara, Sabri Noor Herman, menilai ada sejumlah kejanggalan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi yang perlu dicermati majelis hakim. Keberatan itu disampaikan dalam persidangan pada 15 Oktober 2026.
Sabri menyoroti keterangan Miftahuddin yang dinilainya menyimpan persoalan, mulai dari ketidaksesuaian tanggal pemeriksaan hingga rumusan pertanyaan dan jawaban yang dianggap melampaui kapasitas seorang saksi.
Baca Juga: Aksi Pelaku Curanmor Modus Loker Facebook Berakhir di Tenggarong, Polres Kubar Amankan Tersangka
Persoalan pertama menyangkut tanggal pemeriksaan dalam BAP. Miftahuddin mengaku menjalani pemeriksaan sebanyak dua kali, tetapi dalam BAP justru tercantum tanggal yang janggal.
"Saksi mengaku diperiksa dua kali. Dalam BAP, pemeriksaan pertama terjadi pada 20 April 2016. Tapi pemeriksaan kedua malah 19 April. Terjadi tanggal mundur," kata Sabri, Jumat, 16 Oktober 2026.
Kejanggalan lain, lanjut Sabri, berkaitan dengan substansi keterangan Miftahuddin dalam BAP. Menurutnya, sejumlah pertanyaan penyidik dan jawaban saksi justru memuat pendapat, penilaian, opini, hingga kesimpulan yang menyerupai keterangan ahli.
Padahal, seorang saksi semestinya menerangkan fakta yang diketahui, didengar, atau dialaminya sendiri, bukan menyampaikan penilaian atas perkara.
"Dia kan seharusnya sebagai saksi memberikan informasi berdasarkan pengetahuannya tentang kasus ini, bukan memberi pendapat," ujarnya.
Baca Juga: Kredit ke Sektor Tambang Kaltim Tembus Rp63,38 Triliun, Tertinggi Berdasarkan Lokasi Proyek
Sorotan berikutnya mengarah pada kemiripan format pertanyaan dan jawaban dalam BAP Miftahuddin dengan dokumen pemeriksaan saksi lain, yakni Firman, Faisal, Wahyu, dan Irawan. Kesamaan tersebut, menurut Sabri, perlu diperiksa untuk memastikan keterangan dalam setiap BAP benar-benar bersumber dari pemeriksaan masing-masing saksi.
"Kesamaan keterangan ini jelas bikin bingung. Apakah benar-benar disusun berdasarkan keterangan mereka ketika diperiksa," katanya.
Sebelum sidang ditutup, pihaknya meminta majelis hakim mencermati ketidaksesuaian dalam BAP tersebut, termasuk kapasitas saksi yang dinilai memberikan jawaban menyerupai pendapat ahli.
Sabri juga menyinggung kemungkinan kaitan persoalan itu dengan ketentuan mengenai keterangan palsu dalam Pasal 373 KUHP baru. Namun, dia menegaskan perlunya penilaian cermat terhadap keterangan yang disampaikan dalam perkara tersebut.
Selain Miftahuddin, Sabri menyoroti keterangan Muhammad Syaifuddin. Secara umum, menurutnya, kesaksian Syaifuddin di persidangan tidak memuat hal yang secara langsung memberatkan kliennya. Namun, dia menilai ada bagian dalam BAP yang patut dipersoalkan karena tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi mengenai pokok perkara.
"Keterangan dalam BAP-nya justru terkesan pendapat atau kesimpulan pribadi saksi, ketimbang apa yang diketahuinya," ucapnya.
Baca Juga: Akhirnya, 658 Siswa Madrasah di PPU Kebagian Kartu Penajam Cerdas
Sabri terutama mempersoalkan bagian BAP yang menyimpulkan bahwa dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut menjadi tanggung jawab direktur utama perusahaan. Menurutnya, kesimpulan semacam itu harus diuji dengan memisahkan fakta yang benar-benar diketahui saksi dari penilaian pribadinya.
"Keterangan-keterangan seperti ini perlu dinilai secara cermat dengan membedakan fakta yang benar-benar diketahui saksi dari pendapat atau kesimpulan yang disampaikannya," jelasnya.
Di luar keberatan atas keterangan para saksi, pihak Ginarsa kembali mengajukan permohonan pengalihan penahanan. Sabri menyebut permohonan itu diajukan dengan mempertimbangkan usia kliennya yang sudah lanjut.
Editor : Uways Alqadrie