KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Pemerintah menegaskan tidak pernah merencanakan atau membahas agenda pembagian telepon seluler (handphone) gratis untuk penyaluran bantuan sosial. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, guna meluruskan spekulasi yang berkembang di tengah publik.
Airlangga menepis kabar yang menyebutkan adanya rencana distribusi gawai secara cuma-cuma bagi para penerima manfaat bansos. Menurutnya, topik tersebut tidak pernah masuk dalam agenda pembahasan resmi jajaran kementerian.
Baca Juga: Sidang Korupsi Kuota Haji, Khalid Basalamah Dicecar Hakim Soal Tiga Jenis Setoran Jamaah
"Enggak. Memang enggak pernah kita bahas (pembagian) HP itu," tegas Airlangga saat memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (20/10).
Kendati membantah rencana pembagian gawai, Menko Airlangga menegaskan bahwa program pembukaan rekening bank secara massal tetap menjadi prioritas kerja pemerintah. Kebijakan ini menyasar seluruh warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun ke atas.
Baca Juga: Daftar Makanan Malam Pereda Stres dan Menu yang Harus Dihindari
Saat ini, kementerian terkait tengah mematangkan kerangka regulasi agar program tersebut dapat segera diimplementasikan. Pemerintah menargetkan aturan hukum rampung sehingga proyek ini bisa mulai dieksekusi pada kuartal IV tahun berjalan.
"Itu (rekening massal) termasuk dalam program Q IV. Kita lagi siapin regulasinya," tutur Airlangga menjelaskan tahapan persiapan kebijakan perbankan tersebut.
Baca Juga: Dikabarkan Meninggal Dunia, Kim Jong Un Tampil Tinjau Pameran Pakaian Nasional 2026
Proyek kepemilikan rekening massal ini digulirkan secara terencana sebagai wujud pelaksanaan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Program strategis ini dirancang untuk mendongkrak tingkat literasi serta memperluas inklusi keuangan masyarakat di berbagai penjuru tanah air.
Untuk menyukseskan program kepemilikan rekening inklusif tersebut, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp3,8 triliun. Pelaksanaannya akan mengandalkan kerja sama dengan dua bank milik negara, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI).
Baca Juga: Pertamina Evaluasi Alokasi BBM Kaltim, Perluas Layanan SPBU 24 Jam
Kabar pembagian gawai gratis itu sendiri awalnya mencuat dalam perhelatan Prasasti Policy Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (13/10) pekan lalu. Pada kesempatan tersebut, Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo melontarkan wacana pemberian ponsel gratis yang rencananya diintegrasikan dengan pembuatan rekening massal dan distribusi bansos.
Melalui klarifikasi resmi dari Menko Perekonomian, arah kebijakan pemerintah kini dipastikan berdiri secara mandiri. Fokus utama kabinet saat ini murni tertuju pada penerbitan regulasi dan pembukaan rekening perbankan massal bagi warga berusia 17 tahun ke atas.(*)
Editor : Thomas Priyandoko