Keberadaan Desa Tepian Ulaq tidak kalah penting dalam menjaga pelestarian budaya karena keberadaannya di tepi Sungai Mahakam, urat nadi Provinsi Kaltim. Desa yang berada di kecamatan Muara Pahu ini menyimpan banyak cerita dari suku Kutai dari Tanaa Purai Ngeriman.
SENDAWAR- Kaltim Post bersama beberapa media berkesempatan menyambangi Desa/Kampung Mancong pada medio Oktober dalam perjalanan bersama tim CSF Unmul. Selain itu juga turut menyambangi Kampung Tepian ulaq, Kecamatan Muara pahu dan sedikit menggali cerita keseharian warga. Khususnya berkaitan dengan dukungan Dana Karbon atau Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di dua wilayah itu.
Perjalan tim dari titik tempat menginap di Camp Baru, kecamatan Jempang menuju ke Desa Tepian Ulaq cukup memberikan gambaran menarik. Ketika melintasi jalan yang dibangun pemerintah, diperlukan waktu tinggal 2 jam menuju desa tersebut. Tetapi pulangnya, hanya sekitar 30 menit. Lewat jalur tambang batu bara.
Setibanya di Desa Tepian Ulaq, tim yang didamping LSM pendamping dari PEKA Borneo Heri Anto yang bertemu kepala Desa Tepian Ulaq Syahiri. Kepada media Syahirin menceritakan nama Tepian Ulaq, berasal dari kata “pusaran air”. Dahulu ada prajurit kerajaan Kutai yang tidak menurut perintah atasannya, sehingga dibunuh ditancapkan di dasar sungai Mahakam. “Setelah kejadian itu tidak ada lagi pusaran air, sehingga disebut Tepian Ulaq,” ungkapnya.
Terkait dukungan Dana Karbon, dia menjelaskan tahun lalu desanya menerima dukungan dari Dana Kabon digunakan untuk pembelian pompa pemadaman kebakaran dan bibit tanaman buah seperti kelengkeng, rambutan, dan durian dibagikan ke 300an KK, dua RT.
“Kalau tidak salah nilainya sekitar Rp 200an juta,” singkatnya. Dia menambahkan untuk tahun ini belum ada kegiatan lanjutan, namun usulannya sudah disampaikan ke tim pendamping, misalnya untuk peningkatan ekonomi seperti keramba. “Terlebih warga kami rata-rata pekerjaanya seperti tani dan nelayan ya,” harapnya.
Terpisah, pendamping desa dari LSM PEKA Bornoe Heri Anto menerangkan, pada penyaluran Dana Karbon tahap pertama diklaim keberhasilan. Karena adanya kelompok masyarakat peduli api (MPA) yang dibentuk dan dilengkapi peralatan bisa menjangkau titik-titik kebakaran lahan. “Alhamdulilah sangat berhasil,” singkatnya.
Dia menambahkan, untuk tahun ini usulan warga terbagi beberapa sekotr, misalnya dari MPA meminta tambahan alat seperti tas punggung untuk menjangkau area pelosok. Sedang dari karang taruna juga meminta dukungan pendirian peternakan ayam telur. “Dari kelompok tani juga meminta mesin giling padi dan pompa untuk pengairan sawah,” tambahnya.
Dia menyebut saat ini pihaknya sebagai pendamping memang menemukan kendala seperti dari persyaratan administrasi dalam penyusunan proposal, misalnya untuk usaha ayam petelur harus jelas pengelolaan limbahnya. “Makanya kami masih melakukan komunikasi dengan tim dan warga juga agar mendapat masukan pengelolaan limbah yang zero emission,” jelasnya.
Baca Juga: Menyusuri Jejak Peradaban Dayak Benuaq, Kampung Mancong Kubar Harapkan Manfaat Nyata Dana Karbon
MANFAAT PENGURANGAN EMISI KARBON
Upaya menekan emisi karbon di Kalimantan Timur turut dibarengi dengan agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Program EnABLE, masyarakat di 71 desa pada empat kabupaten, yakni Kubar, Kukar, Mahulu dan Paser mendapatkan pendampingan untuk mengakses manfaat dari program pengurangan emisi. Penguatan kapasitas, pengembangan usaha rendah karbon, hingga pengakuan masyarakat hukum adat menjadi bagian dari intervensi yang dilakukan.
Program kerja EnABLE mencakup sosialisasi pengurangan emisi dan mekanisme pembagian manfaat atau Benefit Sharing Plan (BSP), pengembangan pusat informasi desa, serta pelatihan jurnalisme warga. Selain itu, masyarakat didampingi mengidentifikasi kebutuhan dan potensi lokal, menyusun proposal pendanaan berbasis hasil atau Result-Based Payment (RBP), serta mengembangkan komoditas prioritas yang berkelanjutan. Pendampingan juga diberikan kepada masyarakat adat untuk memenuhi persyaratan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA), mulai penyusunan dokumen, pembentukan tim atau komite, hingga koordinasi dengan pemerintah.
Dalam pelaksanaannya, EnABLE turut memperkuat kapasitas pemerintah desa dan kelompok masyarakat melalui pelatihan fasilitator, integrasi rencana pembagian manfaat ke dalam perencanaan desa, serta pengembangan usaha rendah karbon. Dengan pendekatan tersebut, program diharapkan tidak hanya mendukung penurunan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui manfaat finansial maupun nonfinansial secara adil dan inklusif. (riz)
Editor : Muhammad Rizki