KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Aksi penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh massa Forum Kebangsaan Yogyakarta di Kantor DPRD DIY menuai sorotan nasional. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menilai tindakan tersebut merupakan simbol penolakan politik yang berpotensi merembet ke berbagai daerah lain.
Penurunan foto yang terjadi di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY pada Rabu (4/11/2026) lalu disebut Jazilul bukan sekadar tindakan spontan. Menurutnya, aksi tersebut membawa pesan politik mendalam yang berkaitan dengan dinamika hukum dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan wakil presiden.
Baca Juga: Kabar Gembira, 172 Ribu Kontrak Guru Non-ASN Resmi Diperpanjang hingga 2027
"Jogja kota budaya, pekikan kita turunkan berhala, itu bahasa simbolik Wapres sudah tidak pantas ditaruh di atas," kata Jazilul saat dikonfirmasi, Jumat (6/11/2026). Ia mengaitkan peristiwa tersebut dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang sebelumnya diterbitkan oleh Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
Bagi PKB, tindakan massa di Yogyakarta merupakan ekspresi de facto atas persoalan hukum yang tengah bergulir. "Mungkin saja kejadian Jogja akan merembet ke daerah lainnya," imbuhnya memperkirakan potensi aksi serupa di wilayah lain.
Baca Juga: Dispora Kaltim Kembali Jelaskan Pelaksanaan dan Anggaran Porprov VIII/2026
Pesan Politik "Gibran Turun Harga Mati"
Aksi penurunan foto berbingkai tersebut bermula ketika sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Kebangsaan Yogyakarta mendatangi gedung DPRD DIY untuk menggelar audiensi. Sejumlah peserta tiba-tiba mendekati dinding ruang rapat dan menurunkan foto Gibran sambil meneriakkan kalimat protes.
"Bismillahirohmanirohim, kita turunkan berhala!" teriak salah satu peserta aksi yang disambut sorak sorai massa, sebelum akhirnya meletakkan foto tersebut di lantai dan berfoto bersama. Kendati demikian, massa tetap saling mengingatkan agar tidak merusak atribut negara tersebut.
Baca Juga: Poin Penting di Markas AZ Alkmaar, Spalletti Sebut Juventus Peragakan Sepak Bola Luar Biasa
Pembina Forum Kebangsaan Yogyakarta, Muhammad Chirzin, menegaskan bahwa aksi tersebut membawa tuntutan politik yang tegas. "Penurunan foto Gibran di ruang sidang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati," tegasnya.
Aksi ini dilatari polemik berkepanjangan mengenai persyaratan pendidikan Gibran, di mana MA sebelumnya mengabulkan gugatan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Kendati demikian, hingga kini belum ada keputusan resmi terkait pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.
DPRD DIY Beri Klarifikasi Resmi
Baca Juga: Airlangga Ungkap Alasan Peserta MagangHub Masuk Kategori Bekerja
Menanggapi insiden tersebut, pihak Sekretariat DPRD DIY langsung mengeluarkan penjelasan resmi. Lembaga legislatif daerah itu menegaskan bahwa penurunan foto Gibran murni dilakukan oleh peserta audiensi dari Forum Kebangsaan Yogyakarta dan sama sekali bukan inisiatif anggota dewan ataupun keputusan kelembagaan DPRD DIY.
DPRD DIY memastikan bahwa insiden tersebut merupakan bentuk aspirasi kelompok masyarakat yang hadir di gedung dewan, dan bukan representasi sikap politik lembaga terhadap unsur pimpinan negara.(*)
Editor : Thomas PriyandokoSumber : PKB