KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Rencana perayaan HUT ke-29 SMA Negeri 10 Samarinda dengan anggaran mencapai Rp 444 juta menuai keluhan dari sejumlah orang tua siswa. Keluhan itu tersebar melalui pesan berantai WhatsApp yang telah diteruskan berkali-kali. Dalam pesan tersebut, seorang wali murid menilai anggaran dan konsep kegiatan perayaan HUT sekolah terlalu mahal dan terkesan berlebihan.
"Ya terlalu mahal dan terkesan berlebihan, jadi saya sebagai salah satu wali murid minta kepala sekolah dan komite sekolah merevisi kegiatan dan biaya memperingati HUT SMAN 10," demikian bunyi pesan tersebut.
Wakil Kepala SMA Negeri 10 Samarinda Bidang Kesiswaan, Huntari Prestia Dewi mengatakan, angka Rp 444 juta tersebut merupakan gambaran awal kebutuhan anggaran kegiatan. Bukan nominal yang harus dipenuhi, apalagi dibebankan kepada orang tua siswa.
Menurutnya, permohonan sponsorship bersifat sukarela. Orang tua yang ingin berkontribusi dipersilakan, tetapi tidak ada paksaan bagi yang tidak memberikan bantuan. "Namanya sponsor itu konteksnya sukarela. Jadi, bagi yang mau memberikan bantuan, silakan. Kalau tidak, juga tidak apa-apa," ujarnya, Senin (9/11).
Huntari menjelaskan, kategori sponsor yang tercantum dalam proposal memang beragam, dengan nominal berbeda. Namun, nominal tersebut merupakan tawaran kepada calon sponsor, terutama perusahaan.
Dia menyebut, apabila ada orang tua yang ingin memberikan bantuan dengan nominal lebih kecil, hal itu juga diperbolehkan. Misalnya Rp 100 ribu atau Rp 200 ribu. Namun, sekali lagi, bantuan tersebut bukan kewajiban. "Tujuan sebenarnya ke perusahaan. Namun, kalau ada orang tua yang ingin berkontribusi, silakan. Jangan sampai justru memberatkan orang tua karena konteksnya sumbangan sukarela," tegasnya.
Dia menambahkan, anggaran Rp 444 juta disusun berdasarkan rancangan kegiatan yang dibuat siswa. Dalam konsep tersebut, panitia merencanakan sejumlah agenda, termasuk acara puncak yang menghadirkan artis nasional dan berbagai perlombaan.
Huntari menyebut, penyusunan kegiatan melibatkan siswa melalui konsep student agency. Mereka diberi ruang untuk merancang acara, membuat proposal, hingga menyusun rincian anggaran. Meski demikian, pihak sekolah tetap mengingatkan agar rencana tersebut mempertimbangkan kemampuan pendanaan.
Jika dana yang terkumpul tidak sesuai dengan proposal, kegiatan akan disesuaikan. Misalnya, dari kebutuhan awal Rp 444 juta, ternyata dana yang diperoleh hanya Rp100 juta. Maka, pelaksanaan kegiatan akan mengikuti kemampuan anggaran tersebut.
"Kalau ternyata dana yang terkumpul hanya sekian, ya kami jalankan sesuai dana yang ada. Tidak boleh memaksakan," jelasnya. Termasuk rencana mendatangkan artis nasional. Jika anggaran mencukupi, rencana tersebut bisa direalisasikan. Namun, jika tidak, panitia akan memilih alternatif lain, seperti menghadirkan artis lokal.
Baca Juga: Diduga Cabuli Anak Kandung Selama Setahun, Lansia di Balikpapan Diseret ke Pengadilan
"Kalau awalnya direncanakan menghadirkan artis nasional, tetapi dananya tidak mencukupi, ya sudah, kami gunakan artis lokal. Tidak perlu dipaksakan," katanya. Terkait keluhan orang tua siswa, Huntari berharap informasi mengenai kegiatan tersebut dapat dipahami secara utuh.
Sebab, menurut dia, keterlibatan siswa dalam menyusun proposal tidak berarti seluruh rencana harus direalisasikan sesuai nominal yang diajukan. Dia memastikan, pihak sekolah telah membahas rancangan kegiatan bersama pimpinan sekolah. Sementara terkait persetujuan dari Dinas Pendidikan Kaltim, dia mengaku masih perlu mengonfirmasi kepada kepala sekolah.
Di sisi lain, jadwal perayaan yang semula direncanakan pada 14 Desember kemungkinan turut mengalami perubahan. Berdasarkan hasil rapat terakhir, kegiatan berpeluang digeser ke Januari 2027. Penyesuaian dilakukan karena siswa masih harus menyelesaikan sejumlah agenda sekolah.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Aarmin, turut menanggapi polemik permohonan sponsorship tersebut. Dia menegaskan, karena surat permohonan bantuan bersifat sukarela, tidak boleh ada paksaan kepada orang tua siswa untuk memberikan sumbangan. "Karena surat bersifat sukarela, maka kita harapkan tidak ada paksaan bagi orang tua untuk memberikan sumbangan," kuncinya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki