KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pemerintah Indonesia secara resmi telah menetapkan kriteria penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk tahun 2026. Aturan ini disusun berdasarkan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.
Syarat utama penerima bantuan ini adalah berstatus Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan. Selain itu, pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Peserta Penerima Upah sampai dengan bulan Agustus 2026.
Baca Juga: Suzuki Home Service Jadi Solusi Praktis Perawatan Kendaraan di Tengah Kesibukan Pelanggan
Dalam regulasi terbaru, batasan gaji atau upah maksimal bagi penerima bantuan ditetapkan sebesar Rp3.500.000 per bulan. Angka ini juga disesuaikan dengan nilai UMP atau UMK yang berlaku di wilayah masing-masing.
Program ini diprioritaskan bagi buruh atau pekerja yang tidak sedang menerima bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Status tersebut menjadi syarat mutlak yang diperiksa pada periode sebelum penyaluran bantuan dilakukan.
Baca Juga: Profil Komjen Syahardiantono: Rekan Seangkatan Listyo Sigit, Karir Cemerlang Berakhir di Lemdiklat
Kriteria ini juga menegaskan batasan bagi kalangan aparatur negara. Pekerja yang berstatus Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, serta anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dipastikan tidak memenuhi syarat sebagai penerima BSU.
Baca Juga: Kapolri Tarik Dua Jenderal Bintang Tiga dari KSP, Syahar dan Yudi Dapat Tugas Baru di Lemdiklat
Pemerintah memberikan peringatan tegas bagi penerima yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data, pihak penerima wajib mengembalikan seluruh dana BSU yang telah diterima ke kas negara. (*)
Editor : Dwi Restu A