Gedung DPR, MPR, DPD hingga Mahkamah Agung di IKN Masih 20 Persen, Ini Progres Terbarunya

Uways Alqadrie • Dipublikasikan Senin, 16 November 2026 | 09:53 WIB
Desain kawasan perkantoran legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (Foto istimewa)
Desain kawasan perkantoran legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (Foto istimewa)

KALTIMPOST.ID, NUSANTARA – Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, terus dikebut. Sejumlah gedung lembaga negara mulai menunjukkan perkembangan, meski realisasi fisik sebagian besar bangunan masih berada di kisaran 20–26 persen.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur jalan di kedua kawasan tersebut mencatat progres lebih tinggi. Bahkan, pengerjaan jalan di kawasan legislatif dan yudikatif telah melampaui angka 40 persen.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono meninjau langsung sejumlah proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Minggu (15/11). Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai rencana.

Baca Juga: IHSG Dibuka Merah Senin 16 November 2026, MDKA Anjlok 4,33 Persen, Ini Daftar Saham LQ45

Dari hasil pemantauan, rata-rata kemajuan pembangunan fisik kawasan legislatif mencapai 25,40 persen. Sedangkan kawasan yudikatif tercatat lebih tinggi, yakni 32,83 persen.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar menyampaikan, pembangunan gedung perkantoran masih berjalan sesuai target yang ditetapkan. Namun, percepatan pekerjaan tetap diperlukan untuk memenuhi sasaran hingga penghujung 2026.

Berdasarkan data konstruksi terintegrasi, pembangunan Gedung DPD RI telah mencapai 22,75 persen. Sementara Gedung MPR RI berada di angka 24,33 persen.

Untuk kompleks DPR RI, progres pembangunan Gedung DPR I mencapai 21,91 persen dan Gedung DPR II sebesar 21,66 persen. Adapun Gedung Sidang Paripurna masih berada di angka 20,25 persen.

Berbeda dengan bangunan utama, pembangunan jalan di kawasan legislatif sudah mencapai 41,49 persen.

JALAN YUDIKATIF LEBIH DULU

Kemajuan infrastruktur jalan juga terlihat di kawasan yudikatif. Hingga peninjauan dilakukan, realisasi pembangunan jalan di kawasan tersebut mencapai 46,69 persen.

Sementara itu, pembangunan Gedung Mahkamah Agung (MA) dan Plaza Keadilan tercatat 26,52 persen. Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) bersama Komisi Yudisial (KY) mencapai 25,27 persen.

Selain memantau proyek pemerintah, Basuki turut mengunjungi lokasi investasi PT Star Bright International Investment di kawasan KIPP 1B.

Investor asal China tersebut telah memulai pembangunan sejak Juli 2026. Nilai investasi yang ditanamkan mencapai Rp1,25 triliun.

Dalam kunjungan tersebut, Basuki memberikan sejumlah masukan mengenai desain dan standar konstruksi. Otorita IKN berharap pembangunan dilakukan secara serius agar hasilnya sesuai kebutuhan pasar dan perencanaan kawasan. 

Baca Juga: Rekor Spanyol Terhenti, Inggris Pamer Kekuatan di Madrid

KOLAM RETENSI CAPAI 70 PERSEN

Peninjauan juga menyasar pembangunan infrastruktur pengendalian air, salah satunya kolam retensi SM-02. Fasilitas ini memiliki kapasitas tampung hingga 243 ribu meter kubik dan progres pengerjaannya telah mencapai sekitar 70 persen.

Secara keseluruhan, realisasi paket pembangunan kolam retensi tercatat 33,91 persen per 10 November 2026. Otorita IKN memperkirakan capaian tersebut meningkat menjadi 56,62 persen pada akhir tahun.

Keberadaan kolam retensi merupakan bagian dari penerapan konsep sponge city atau kota spons di IKN. Sistem ini dirancang untuk menampung dan mengendalikan limpasan air hujan, menjaga ketersediaan sumber daya air, serta mendukung pengelolaan lingkungan perkotaan.

 

Editor : Uways Alqadrie
pembangunan IKN 2026 IKN basuki hadimuljono Badan Otorita IKN