Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pembahasan Raperda APBD Balikpapan 2026 Rampung Sesuai Target

D
Penulis: Dina Angelina❯

 

Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo
Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo

KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – DPRD dan Pemkot Balikpapan berhasil menyelesaikan pembahasan raperda APBD 2026. Ini melalui rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi atas raperda APBD 2026.


Advertisement

Sesuai target tahapan raperda APBD 2026 harus selesai pada akhir November 2025. Sebelumnya terjadi perubahan nota penjelasan wali kota, imbas dari penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD).

Rapat paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 berlokasi di Hotel Gran Senyiur, Jumat (28/11). Kegiatan ini diikuti lengkap dari unsur pimpinan DPRD Balikpapan.

Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mewakili Pemkot Balikpapan. Serta turut hadir jajaran forkopimda di lingkungan Kota Minyak. “Alhamdulillah enam fraksi seluruhnya telah menerima nota penjelasan,” ucapnya.

Advertisement

Sehingga bisa berlanjut dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Pemkot Balikpapan dan DPRD Balikpapan. “Artinya apa yang kita sampaikan itu sejalan dengan yang fraksi-fraksi harapkan,” tuturnya.

Alokasi anggaran tetap untuk standar pelayanan minimal (SPM). Seperti pendidikan, kesehatan, serta bantuan untuk masyarakat. “Mulai dari BPJS Kesehatan, seragam sekolah, hingga beasiswa tetap kita berikan,” imbuhnya.

Selanjutnya program prioritas pengendalian banjir, pelayanan air bersih, normalisasi saluran juga masih tetap terlaksana pada tahun depan. Meski ada beberapa pengurangan menyesuaikan keuangan daerah.

Advertisement

“Tetapi tidak mengubah sistem pekerjaan yang berkaitan dengan penanganan banjir,” sebutnya. Dia menambahkan, penandatangan berita acara bersama ini sebagai wujud komitmen bersama legislatif dan eksekutif.

Kedua pihak memastikan perencanaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan pro rakyat. Dalam raperda APBD 2026, pendapatan daerah semula direncanakan sebesar Rp 3,83 triliun menjadi Rp 2,95 triliun.

Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) tetap sebesar Rp 1,58 triliun. Sedangkan pendapatan transfer dari prediksi semula Rp 2,25 triliun menjadi Rp 1,36 triliun.

Transfer antar daerah Rp 273,68 miliar menggunakan asumsi dari alokasi sebelumnya sebesar Rp 373,68 miliar. Serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 4,5 miliar berasal dari hibah pemerintah pusat.

Tidak hanya pendapatan, belanja daerah berubah dari Rp 4,28 triliun menjadi Rp 3,36 triliun. Serta pembiayaan daerah merupakan perkiraan Silpa Tahun 2025 semula Rp 450 miliar menjadi Rp 407,2 miliar. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Diawasi BPK, Parpol di Balikpapan Wajib Setor Laporan Dana Hibah Maksimal Januari 2027

Diawasi BPK, Parpol di Balikpapan Wajib Setor Laporan Dana Hibah Maksimal Januari 2027

Bakesbangpol Balikpapan mewajibkan parpol menyerahkan laporan dana hibah paling lambat 15 Januari 2027. Simak ketentuan pengawasan BPK.

RAPBD Balikpapan 2027 Defisit Rp 566 Miliar, DPRD Soroti Belanja Rutin yang Capai 76,86 Persen

RAPBD Balikpapan 2027 Defisit Rp 566 Miliar, DPRD Soroti Belanja Rutin yang Capai 76,86 Persen

RAPBD Balikpapan 2027 dirancang defisit Rp 566,16 miliar. DPRD soroti dominasi belanja operasi 76,86 persen dan turunnya transfer pusat.

Minim Kehadiran Kepala OPD di Rapat Paripurna, DPRD Minta Minimal 80 Persen Hadir   

Minim Kehadiran Kepala OPD di Rapat Paripurna, DPRD Minta Minimal 80 Persen Hadir  

DPRD Kota Balikpapan menyoroti tajam ketidakhadiran para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer