Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Meski TKD Dipangkas, Program Seragam Gratis dan Pendidikan di Balikpapan Tetap Berjalan

O
Penulis: Oktavia Megaria❯

 

Gasali
Gasali


Advertisement

KALTIMPOST.ID-Meski cukup banyak sektor yang terdampak pemangkasan transfer ke daerah (TKD), namun tak sedikit pula yang masih diprioritaskan. Salah satunya, yakni sektor pendidikan.

Balikpapan dinilai cukup gencar dalam menjalankan kegiatan di bidang pendidikan. Hal ini juga termasuk ke dalam seragam gratis dan pemerataan sekolah.

Terkait itu, Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Gasali menyatakan, program seragam gratis ini masih akan berjalan dan tak terkendala oleh efisiensi anggaran.

Advertisement

“Seragam gratis itu kan program kepala daerah yang tidak berdampak TKD. Jadi baik itu seragam maupun kegiatan yang sifatnya program tahunan, tetap akan berjalan. Cuma memang dampak TKD ini kan ada beberapa kegiatan fisik yang dikorbankan,” jelasnya.

Salah satu contoh kegiatan fisik yang terkena dampak, kata Gasali yakni pembangunan sekolah.

Di mana sebelumnya, Pemkot Balikpapan menggencarkan pemerataan pendidikan di 6 kecamatan kota Balikpapan.

Advertisement

Pasalnya, lanjut dia, berdasarkan kondisi saat ini yang memang kekurangan rombongan belajar (rumbel) atau sekolah baru. Makanya, dari tahun ke tahun, akan selalu ada dua pembangunan sekolah baru.

“Hanya memang di 2026 ini karena TKD ini sangat berdampak, jadi pembangunan itu cuma satu unit untuk di 2026. Yang sejatinya kami usulkan di 2026 itu ada dua, baik di Grand City dan di Islamic Center, tapi yang direalisasikan saat ini itu di Grand City,” pungkasnya. (rd)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Diawasi BPK, Parpol di Balikpapan Wajib Setor Laporan Dana Hibah Maksimal Januari 2027

Diawasi BPK, Parpol di Balikpapan Wajib Setor Laporan Dana Hibah Maksimal Januari 2027

Bakesbangpol Balikpapan mewajibkan parpol menyerahkan laporan dana hibah paling lambat 15 Januari 2027. Simak ketentuan pengawasan BPK.

RAPBD Balikpapan 2027 Defisit Rp 566 Miliar, DPRD Soroti Belanja Rutin yang Capai 76,86 Persen

RAPBD Balikpapan 2027 Defisit Rp 566 Miliar, DPRD Soroti Belanja Rutin yang Capai 76,86 Persen

RAPBD Balikpapan 2027 dirancang defisit Rp 566,16 miliar. DPRD soroti dominasi belanja operasi 76,86 persen dan turunnya transfer pusat.

Minim Kehadiran Kepala OPD di Rapat Paripurna, DPRD Minta Minimal 80 Persen Hadir   

Minim Kehadiran Kepala OPD di Rapat Paripurna, DPRD Minta Minimal 80 Persen Hadir  

DPRD Kota Balikpapan menyoroti tajam ketidakhadiran para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer