Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Debat Pidana vs Perdata di Sidang Dugaan Penipuan Jual Beli Solar  

A
Penulis: Ajie Chandra❯
i
CARI KEADILAN: Terdakwa Handy Aliansyah (kemeja garis-garis) dan kuasa hukumnya berdiskusi dan menyimak keterangan saksi ahli pada sidang keempat di PN Balikpapan.

Advertisement

BALIKPAPAN – Persidangan dugaan penipuan dan penggelapan jual beli solar dengan terdakwa Handy Aliansyah (HA) di Pengadilan Negeri Balikpapan kembali bergulir dengan menghadirkan saksi ahli. Sidang kali ini mengerucut pada perdebatan mengenai apakah perkara tersebut masuk ranah pidana atau murni sengketa keperdataan.

Kuasa hukum HA, Yusuf Hakim menilai perkara yang dihadapi kliennya lebih tepat dikategorikan sebagai sengketa bisnis dan utang piutang dalam ranah perdata.

Advertisement

“Kami ingin mengupas secara akademik apakah perkara keperdataan bisa serta-merta dibawa menjadi pidana. Itu yang sedang diuji melalui pendapat para ahli,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan bermula dari kondisi gagal bayar yang dialami kliennya akibat adanya keterlambatan pembayaran dari perusahaan pemberi kerja yang menerima suplai BBM solar dari PT PetroTrans Utama.

“Kerugian dan keterlambatan pembayaran ini terjadi karena klien kami juga tidak menerima pembayaran dari pihak pemberi kerja,” katanya.

Advertisement

Pihak terdakwa juga menegaskan HA tetap memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada PT Petrotrans. Kuasa hukum menyebut kliennya saat ini tengah melakukan proses eksekusi aset dari perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

HA disebut memenangkan gugatan senilai USD 8 juta terhadap pihak lain dan hasil eksekusi aset tersebut direncanakan untuk membantu pelunasan kewajiban kepada PT Petrotrans.

“Ketika aset itu selesai dieksekusi dan laku melalui lelang, klien kami akan segera menyelesaikan kewajiban pembayaran,” ujarnya.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa HA sempat melakukan pembayaran secara intensif sejak 2010 hingga 2012. Namun pembayaran dihentikan pada 2018 setelah muncul gugatan hukum yang membuat perkara berada dalam kondisi status quo.

“Secara hukum saat ada gugatan maka aktivitas pembayaran dihentikan sementara sampai ada kepastian hukum,” jelasnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Vonis Handy Aliansyah Turun Jadi 3 Tahun, Penipuan Dinyatakan Terbukti, Unsur Penggelapan Tidak 

Vonis Handy Aliansyah Turun Jadi 3 Tahun, Penipuan Dinyatakan Terbukti, Unsur Penggelapan Tidak 

Putusan banding di PT Kaltim memangkas hukuman penjara 4 tahun jadi 3 tahun terhadap Handy Aliansyah, Direktur PT DPK

Sudah Bayar Ratusan Miliar Masih Dituduh Menipu, "Tidak Ada Mens Rea di Sengketa DPK-Petrotrans"

Sudah Bayar Ratusan Miliar Masih Dituduh Menipu, "Tidak Ada Mens Rea di Sengketa DPK-Petrotrans"

Kasus yang menjerat Direktur PT DPK Handy Aliansyah, Rabu (26/8) masuk putusan di tingkat banding PT Kaltim. Bergeming tak ada mens rea

Saksi Ahli Jelang Putusan Banding Handy Aliansyah, Janji Tak Terealisasi Mengarah Dugaan Penipuan

Saksi Ahli Jelang Putusan Banding Handy Aliansyah, Janji Tak Terealisasi Mengarah Dugaan Penipuan

Jelang putusan banding bos hotel Handy Aliansyah, saksi ahli sorot janji pembayaran tak terealisasi yang bisa mengarah dugaan penipuan  

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer