
BALIKPAPAN – Persidangan dugaan penipuan dan penggelapan jual beli solar dengan terdakwa Handy Aliansyah (HA) di Pengadilan Negeri Balikpapan kembali bergulir dengan menghadirkan saksi ahli. Sidang kali ini mengerucut pada perdebatan mengenai apakah perkara tersebut masuk ranah pidana atau murni sengketa keperdataan.
Kuasa hukum HA, Yusuf Hakim menilai perkara yang dihadapi kliennya lebih tepat dikategorikan sebagai sengketa bisnis dan utang piutang dalam ranah perdata.
“Kami ingin mengupas secara akademik apakah perkara keperdataan bisa serta-merta dibawa menjadi pidana. Itu yang sedang diuji melalui pendapat para ahli,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan bermula dari kondisi gagal bayar yang dialami kliennya akibat adanya keterlambatan pembayaran dari perusahaan pemberi kerja yang menerima suplai BBM solar dari PT PetroTrans Utama.
“Kerugian dan keterlambatan pembayaran ini terjadi karena klien kami juga tidak menerima pembayaran dari pihak pemberi kerja,” katanya.
Pihak terdakwa juga menegaskan HA tetap memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada PT Petrotrans. Kuasa hukum menyebut kliennya saat ini tengah melakukan proses eksekusi aset dari perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
HA disebut memenangkan gugatan senilai USD 8 juta terhadap pihak lain dan hasil eksekusi aset tersebut direncanakan untuk membantu pelunasan kewajiban kepada PT Petrotrans.
“Ketika aset itu selesai dieksekusi dan laku melalui lelang, klien kami akan segera menyelesaikan kewajiban pembayaran,” ujarnya.
Dalam persidangan juga terungkap bahwa HA sempat melakukan pembayaran secara intensif sejak 2010 hingga 2012. Namun pembayaran dihentikan pada 2018 setelah muncul gugatan hukum yang membuat perkara berada dalam kondisi status quo.
“Secara hukum saat ada gugatan maka aktivitas pembayaran dihentikan sementara sampai ada kepastian hukum,” jelasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




