Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Waspada Calo! Disdikbud Jamin SPMB Balikpapan 2026 Bebas Titipan dan Gratis

D
Penulis: Dina Angelina❯
DISKUSI: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, Irfan Taufik, saat menjelaskan persiapan SPMB Balikpapan 2026 dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Balikpapan.
DISKUSI: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, Irfan Taufik, saat menjelaskan persiapan SPMB Balikpapan 2026 dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Balikpapan.

Advertisement

BALIKPAPAN – Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dalam SPMB Balikpapan 2026. Disdikbud Kota Balikpapan menegaskan bahwa proses pendaftaran sekolah Balikpapan tahun ini berjalan murni melalui empat jalur online resmi dan mendapat atensi langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencegahan gratifikasi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan menjamin penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 berjalan dengan prinsip transparan, akuntabel, jujur, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Seperti tahun sebelumnya, pendaftaran SPMB hanya tersedia melalui empat jalur. Di antaranya domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Semua bisa diakses secara online melalui kanal yang tersedia.

Advertisement

“Tidak ada jalur lain selain empat itu. Apalagi semuanya sudah berbasis online,” kata Kepala Disdikbud Balikpapan Irfan Taufik. Dia mengimbau masyarakat waspada dan tidak tergiur jika ada oknum yang menggaransi anak akan diterima di sekolah tertentu. 

Irfan menegaskan, tidak ada yang bisa membantu melalui jalur lain. “Jangankan pihak lain, pegawai Disdikbud, guru dan tenaga kependidikan pun tidak bisa memberikan garansi atau membantu seseorang untuk masuk tidak melalui jalur yang tersedia,” bebernya.

Artinya tetap harus masing-masing peserta yang bersangkutan mendaftar secara daring. Mengingat tidak ada mekanisme yang tersedia di luar jalur online. 

Advertisement

“Kami selalu berpesan kepada masyarakat apabila ada oknum atau pihak yang menjanjikan bisa memasukkan tanpa jalur, maka patut dipertanyakan,” imbuhnya. Bahkan kini SPMB sudah menjadi salah satu atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan terbitnya Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan SPMB 2026. Tentu ada latar belakang yang mendasari terbitnya surat tersebut.

“Kami selaku penyelenggara teknis berkomitmen penuh menyelenggarakan SPMB secara jujur adil akuntabel. Jangan khawatir karena SPMB gratis,” tuturnya. Disdikbud Balikpapan telah mendapat dukungan penuh dari Komisi IV DPRD Balikpapan untuk mengawal pelaksanaan SPMB.

Hal ini penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. Irfan mengingatkan, SPMB tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Melainkan butuh dukungan berbagai pihak agar prosesnya berjalan lancar. 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kapolsek Muara Pahu Beri Edukasi Bahaya Narkoba kepada Siswa Baru di Kubar untuk Memperkuat Pencegahan Sejak MPLS

Kapolsek Muara Pahu Beri Edukasi Bahaya Narkoba kepada Siswa Baru di Kubar untuk Memperkuat Pencegahan Sejak MPLS

Polsek Muara Pahu mengedukasi siswa baru SMAN 1 Muara Pahu tentang bahaya NAPZA saat MPLS untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

SPMB Balikpapan 2026 Sukses Zero Titipan, Disdikbud Evaluasi Masalah Zonasi

SPMB Balikpapan 2026 Sukses Zero Titipan, Disdikbud Evaluasi Masalah Zonasi

Disdikbud Balikpapan merampungkan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun 2026 yang berjalan lancar. Diklaim bersih dari praktik "titip-menitip"

Bukan Zamannya Uji Mental! Praktisi Pendidikan Kaltim Tegaskan MPLS 2026 Wajib Kuatkan Psikis Siswa dari Cyberbullying

Bukan Zamannya Uji Mental! Praktisi Pendidikan Kaltim Tegaskan MPLS 2026 Wajib Kuatkan Psikis Siswa dari Cyberbullying

Praktisi pendidikan Kaltim Abdul Rozak Fahrudin ingatkan tantangan MPLS 2026. Sekolah wajib bangun ruang aman dari perundungan siber

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer