TP PKK Balikpapan Utara Percepat Digitalisasi Data dan Penanganan Stunting Lewat Rakor

BALIKPAPAN – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan Balikpapan Utara memfokuskan percepatan digitalisasi data kader, penanganan stunting, dan penguatan ketahanan pangan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar bersama kader PKK dari seluruh kelurahan.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TP PKK Kota Balikpapan Nurlena Rahmad Mas'ud, Ketua TP PKK Kecamatan Balikpapan Utara Niniek Yanti Parhedi, Camat Balikpapan Utara Umar Adi, serta jajaran kader PKK. Rakor menjadi forum evaluasi program sekaligus penyusunan strategi untuk meningkatkan kinerja PKK di tingkat kelurahan.

Ketua TP PKK Kecamatan Balikpapan Utara, Niniek Yanti Parhedi, mengatakan seluruh Pokja PKK telah menjalankan program secara aktif sepanjang satu tahun terakhir. Penguatan Dasa Wisma juga terus dilakukan melalui pendataan keluarga dan pemantauan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu di tingkat RT.

"Di sektor ketahanan pangan, program Lumbung Hidup, Pekarangan Pangan Lestari (P2L), dan Gerakan Hatinya PKK telah dijalankan di sejumlah kelurahan serta terus disosialisasikan secara berkelanjutan," ujarnya.

Selain itu, melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), PKK rutin menggelar pelatihan keterampilan bagi kader serta bazar produk lokal untuk mendorong peningkatan ekonomi keluarga.

Meski demikian, Niniek mengakui masih terdapat sejumlah program yang perlu dipercepat. Di antaranya digitalisasi data PKK dan Dasa Wisma agar pelaporan lebih cepat dan akurat, peningkatan cakupan enam SPM Posyandu yang belum merata, serta penguatan upaya pencegahan stunting di beberapa wilayah.

Baca Juga: TP PKK Kelurahan Karang Joang Juara Lomba Gelari Pelangi Tingkat Provinsi Kaltim

Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga juga dinilai masih perlu diperluas untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus pengendalian inflasi.

Menurutnya, percepatan program membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kelurahan, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah. Dukungan anggaran operasional, pelatihan kader, serta penyediaan data sasaran yang akurat menjadi kebutuhan utama.

Selain itu, PKK juga memerlukan dukungan sarana seperti timbangan digital, buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), hingga perangkat digitalisasi untuk memperkuat sistem pendataan.

"Kolaborasi dengan Puskesmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, LPM, Karang Taruna, hingga UP2K menjadi kunci agar seluruh program berjalan lebih optimal," katanya.