Antrean Pertalite Balikpapan Tak Kunjung Usai, DPRD Bakal Datangi BPH Migas
KALTIMPOST.ID-Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Balikpapan mengalami ketimpangan parah.
Pemkot Balikpapan mengusulkan kuota pertalite sebesar 177.039 kiloliter (KL) pada 2026, tetapi BPH Migas hanya mengakomodasi 51.868 KL.
Kondisi serupa terjadi pada biosolar dari usulan 88.667 KL, kuota yang terealisasi hanya sekitar 83.214 KL.
Ketimpangan kuota inilah yang ditengarai menjadi pemicu utama antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU.
Fakta itu ditemukan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD bersama Bagian Perekonomian Setkot Balikpapan dan Pertamina Patra Niaga di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (31/8).
Rapat ini sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota terkait penataan penyaluran BBM bersubsidi yang berlaku mulai 1 September 2026.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah menegaskan akar masalah kemacetan lalu lintas di SPBU penyalur pertalite maupun biosolar adalah kurangnya kuota daerah.
“Permasalahannya tetap harus ada penambahan kuota,” ujar Adi setelah pimpin RDP yang berlangsung hingga sore hari.
Namun, lantaran kewenangan penambahan kuota berada di tangan BPH Migas, RDP menyepakati penyusunan rekomendasi bersama Pertamina Patra Niaga. DPRD Balikpapan bahkan siap terbang langsung ke Jakarta untuk mengawal usulan ini.
“Tadi disepakati bersama Pertamina Patra Niaga untuk membuat rekomendasi kepada BPH Migas. Mudah-mudahan kuotanya bisa ditambah,” kata Adi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
