IBI Balikpapan Tegaskan Oknum Bidan Terjerat Kasus Narkotika Bukan Anggota
BALIKPAPAN – Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (PC IBI) Kota Balikpapan menegaskan seorang oknum bidan yang diduga terlibat perkara penyalahgunaan narkotika tidak tercatat sebagai anggota organisasi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan PC IBI Balikpapan menyusul penanganan perkara yang saat ini dilakukan Polresta Balikpapan. Ketua PC IBI Kota Balikpapan Lusita Hakim mengatakan organisasi menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
IBI juga mengingatkan bahwa asas praduga tidak bersalah tetap berlaku hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Berdasarkan data administrasi keanggotaan yang dimiliki Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (PC IBI) Kota Balikpapan, yang bersangkutan tidak tercatat sebagai anggota Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Balikpapan,” kata Lusita dalam rilis resmi IBI Balikpapan melalui Bidang Hukum, Rabu (2/9).
Dengan demikian, IBI Balikpapan menegaskan perkara tersebut tidak berkaitan dengan keanggotaan organisasi. Adapun pemeriksaan dan penanganan dugaan tindak pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Tak Toleransi Penyalahgunaan Narkotika
IBI Balikpapan menyatakan tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan narkotika maupun tindak pidana lainnya.
Namun, apabila nantinya terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang terbukti bersalah, perbuatan tersebut merupakan tindakan pribadi dan tidak mencerminkan nilai, etika, sumpah profesi, maupun integritas bidan secara keseluruhan.
“Perlu kami tegaskan bahwa organisasi profesi memiliki kewenangan dalam pembinaan dan penegakan etika profesi, sedangkan penentuan bersalah atau tidaknya seseorang dalam perkara pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan,” tegasnya.
Dalam penanganan perkara tersebut, PC IBI Balikpapan akan berkoordinasi secara berjenjang dengan Pengurus Daerah IBI Kalimantan Timur, Majelis Etik Profesi Bidan, serta instansi terkait.
Koordinasi mencakup verifikasi status keanggotaan, pengumpulan informasi dari instansi terkait tanpa mengganggu proses penyidikan, serta pelaporan perkembangan perkara kepada Pengurus Daerah IBI Kaltim.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
