BPN Balikpapan Siapkan Layanan Peralihan Hak Tanah Tanpa Tatap Muka
BALIKPAPAN – Proses peralihan hak atas tanah di Balikpapan ke depan ditargetkan dapat dilakukan tanpa tatap muka. Rencana tersebut menjadi bagian dari transformasi layanan elektronik yang dikembangkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), setelah aturan mengenai pembuatan akta elektronik diterbitkan.
Kepala BPN Balikpapan Subur Maksun mengatakan, sejumlah layanan pertanahan telah beralih ke sistem elektronik. Layanan itu meliputi pengecekan sertifikat, penerbitan sertifikat elektronik, hak tanggungan, penghapusan hak tanggungan atau roya, hingga Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).
“Kalau aturan pembuatan akta elektronik sudah keluar, peralihan elektronik ini ke depan akan bisa dilakukan tanpa tatap muka. Itu rencana ke depan,” ujarnya, Rabu (28/10).
Saat ini, peralihan hak atas tanah masih melibatkan pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang prosesnya dilakukan secara manual. Karena itu, aturan mengenai akta elektronik menjadi salah satu tahapan yang diperlukan agar proses tersebut dapat terintegrasi secara digital.
Sementara itu, layanan hak tanggungan dan roya telah dapat diproses secara elektronik tanpa pemohon harus datang langsung ke kantor pertanahan. Dalam layanan hak tanggungan, perbankan dan PPAT berkoordinasi untuk proses pembebanan jaminan atas tanah.
Meski digitalisasi terus diperluas, BPN masih menghadapi tantangan dalam memastikan kualitas data pertanahan. Data bidang tanah yang telah terdaftar perlu divalidasi agar sesuai dengan kondisi fisik di lapangan.
Subur mencontohkan, bidang tanah yang diukur sejak era 1980-an bisa memiliki persoalan pada batas atau patok yang sudah hilang maupun tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Karena itu, petugas perlu melakukan pemeriksaan dan pembenahan data sebelum layanan dilanjutkan.
“Bukan sulit, tetapi proses untuk menjadi elektronik itu kan kita harus melakukan validasi data terhadap bidang-bidang terdaftar terdahulu. Itu yang menjadi tantangan,” jelasnya.
Pembenahan data tersebut dilakukan bersamaan dengan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas data menjadi salah satu faktor penting agar proses elektronik berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan dalam administrasi maupun kepastian bidang tanah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
