KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Instruksi tegas dikeluarkan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, terkait penggunaan rokok elektrik (vape) di lingkungan kepolisian kepada personel, termasuk Polda Kaltim.
Langkah tegas itu menyusul terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026. Ini tidak sekadar soal kesehatan, melainkan dipicu oleh rawannya perangkat vape disalahgunakan sebagai media baru untuk mengonsumsi hingga mengedarkan narkoba berwujud cairan (liquid).
“Larangan ini berlaku mutlak bagi seluruh personel kepolisian maupun warga sipil yang berkunjung ke lingkungan Polri,” terang Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Tedy Sopandi.
Perhatian utama kepolisian dalam pelarangan ini adalah potensi kejahatan penyalahgunaan narkotika. Sebab, perangkat rokok elektrik sangat rawan disusupi zat berbahaya, termasuk narkoba cair yang dimasukkan ke dalam cartridge.
Kandungan cairan dalam vape tidak bisa diidentifikasi hanya melalui pengamatan visual, sehingga sangat berpotensi menjadi celah bagi peredaran zat terlarang yang membahayakan penggunanya sekaligus mencoreng nama baik institusi jika terjadi di lingkungan kerja.
Penerapan kebijakan ini tidak memberikan ruang pengecualian. Larangan merokok vape berlaku secara menyeluruh dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek. “Aturan ini mengikat seluruh personel dan ASN polri tanpa membedakan pangkat dan jabatan,” jelasnya.
Tidak hanya itu, tamu maupun masyarakat umum yang memasuki area penjagaan dan pelayanan di markas kepolisian jajaran Polda Kaltim juga diwajibkan untuk mematuhi larangan penggunaan rokok elektrik tersebut demi menjaga lingkungan yang sehat dan bebas dari kecurigaan.
Polda Kaltim memastikan pengawasan melekat akan dilakukan untuk mengawal aturan ini. “Bagi personel yang kedapatan melanggar, kami tidak segan menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan berlaku, termasuk sanksi disiplin dan pelanggaran kode etik profesi Polri,” paparnya.
Baca Juga: Proyek Grand City Dikeluhkan Warga, Aktivitas Pengiriman Alat Berat di Malam Hari Jadi Sorotan
Kedisiplinan ini diharapkan menjadi bukti integritas anggota, di mana profesionalisme tidak hanya dinilai dari kinerja penegakan hukum, tetapi juga dari kepatuhan individu terhadap aturan institusi dalam kesehariannya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
