Sidang Sengketa Cemara Rindang Balikpapan Kembali Ditunda, Lima Tergugat Tak Hadir
BALIKPAPAN – Persidangan gugatan sengketa lahan Cemara Rindang di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan kembali tertunda. Lima dari 24 pihak tergugat tidak hadir dalam sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Sari, Rabu (4/11).
Perkara perdata nomor 339/Pdt.G/2026/PN Bpp yang diajukan ahli waris H. Achmad bin Abdul Karim (alm.) tersebut sedianya mengagendakan pemeriksaan kehadiran para tergugat. Namun, majelis hakim memutuskan menunda persidangan selama dua pekan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Rabu (18/11).
Belum diketahui alasan ketidakhadiran lima tergugat tersebut. Majelis hakim menyampaikan akan kembali melakukan pemanggilan terhadap pihak yang belum hadir. Waktu penundaan juga diberikan untuk melengkapi dokumen administrasi yang masih kurang.
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Bahkrudin Tomajahu, didampingi hakim anggota Andri Wahyudi dan Abdul Rasyid.
Dalam perkara ini, terdapat 24 pihak yang tercatat sebagai tergugat. Di antaranya Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, PT Beringin Karya Sejahtera, PT Pegadaian, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Astra International, PT Pelni, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Baznas, serta BPN Balikpapan. Sejumlah pelaku usaha, pemilik toko, dan pengelola hotel di Balikpapan juga masuk dalam daftar tergugat.
Kuasa hukum penggugat Rubadi berharap seluruh pihak dapat hadir dalam persidangan berikutnya agar proses hukum berjalan lancar.
"Dalam perkara ini, kembali, kami berharap para tergugat bisa hadir dan menghormati proses ini agar semuanya lancar," kata Rubadi seusai sidang.
Rubadi menjelaskan, para penggugat merupakan ahli waris H. Achmad bin Abdul Karim yang mengklaim sebagai pemilik sah atas tanah seluas 154.350 meter persegi atau sekitar 15,4 hektare.
Menurut dia, dasar klaim kepemilikan tersebut antara lain Surat Perwatasan yang dikeluarkan dan diakui Pemkot Balikpapan berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tanah tertanggal 28 Mei 1983, Surat Pernyataan Kesultanan Kutai, serta Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 56/PK/Pdt/1995 yang disebut telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam petitum gugatan, para ahli waris meminta pengadilan memblokir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang berada di atas objek sengketa. Mereka juga menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp1,848 triliun dan immateriil Rp24,84 miliar.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
