Fokus APBD 2027 Balikpapan: Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur
KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda utama di Ruang Paripurna, Selasa (10/11/2026). Rapat tersebut membahas nota penjelasan Wali Kota Balikpapan terkait Raperda APBD 2027, Raperda penyelenggaraan inovasi daerah, serta pengumuman penetapan Perda Perubahan APBD 2026.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, memaparkan bahwa alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat akan difokuskan pada belanja wajib atau mandatory spending. Anggaran diprioritaskan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis seperti pembangunan sekolah serta pembagian seragam gratis.
Bagus memastikan seluruh gaji pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam kondisi aman. Ia menegaskan tidak ada penundaan maupun pengurangan gaji, berbeda dengan kondisi di beberapa kota lain yang mengalami kendala serupa.
"Ini yang menjadi hal utama karena kalau dilihat beberapa kota masih banyak masalah yang berkaitan dengan gaji pegawai. Tapi di Balikpapan aman," ujar Bagus dalam rapat tersebut.
Meski demikian, pemerintah kota mencatat kebutuhan penambahan tenaga guru dan kesehatan akibat angka pensiun rata-rata mencapai 200 orang per tahun. Pihaknya menunggu realisasi pembukaan penerimaan CPNS dari pemerintah pusat untuk mengisi kekurangan tersebut.
Baca Juga: Diringkus Saat Mengamen, Dua Residivis Didakwa Curi Motor di Balikpapan
Terkait APBD 2027, Bagus menjelaskan bahwa kegiatan pemeliharaan akan tetap berjalan meski sejumlah proyek infrastruktur terpaksa dijadwalkan ulang. “Kita bisa meminta bantuan dana dari pusat untuk menutupi kebutuhan infrastruktur,” tuturnya.
Menurut Bagus, dana transfer dari pemerintah pusat memiliki peruntukan spesifik yang tidak bisa menutupi seluruh kebutuhan daerah. Pemanfaatannya diarahkan pada program seperti Koperasi Merah Putih dan program makan bergizi gratis.
"Sekolah Rakyat dan Sekolah Nasional Terintegrasi dengan nilai Rp 250 miliar adalah bagian dari pengembalian dana ke daerah. Kita harus menyiapkan lahan bersertifikat untuk mendukung realisasi ini," tambahnya.
Bagus menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemkot dan DPRD dalam fungsi pengawasan serta penganggaran. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan agar pelaksanaan APBD berjalan transparan dan efektif. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
