KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyampaikan nota penjelasan atas dua rancangan peraturan daerah (raperda) dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan, Selasa (10/11). Dua agenda tersebut meliputi Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo memaparkan bahwa kedua agenda tersebut memiliki keterkaitan erat. APBD berperan sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, sedangkan inovasi daerah menjadi salah satu upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Bagus menjelaskan, tantangan pembangunan di Balikpapan semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan kota. Karena itu, pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan ekonomi daerah, hingga penyediaan infrastruktur yang terintegrasi.
Baca Juga: Daftar 10 Klub Bola Terkaya MLS 2026: Lionel Messi Bikin Valuasi Inter Miami Tembus Rp22 Triliun
Tema pembangunan Kota Balikpapan pada 2027 difokuskan pada pemantapan seluruh sektor guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan modern. Arah kebijakan tersebut menjadi landasan utama penyusunan anggaran dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
"Penyusunan rancangan APBD 2027 dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan daerah serta dinamika kebijakan transfer dari pemerintah pusat," ujar Bagus dalam rapat tersebut.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,93 triliun. Angka tersebut ditopang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,68 triliun sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian fiskal.
Selain PAD, pemerintah juga mengalokasikan pendapatan transfer sebesar Rp1,24 triliun. Sementara itu, pendapatan lain-lain yang sah bersumber dari dana hibah pemerintah pusat sebesar Rp4,5 miliar.
Dari sisi belanja, Pemkot Balikpapan merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp3,49 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemenuhan pelayanan dasar, serta pembangunan fasilitas publik.
Bagus menekankan pentingnya efisiensi anggaran di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Setiap perangkat daerah diminta memastikan penggunaan anggaran benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
