Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tak Perlu Revisi Perda, Pemkot Bisa Ambil Alih PSU Perumahan

D
Penulis: Dina Angelina❯
Ketua Forum PKP Wahyullah memberikan keterangan terkait percepatan pengambilalihan PSU perumahan terlantar di Balikpapan. (FOTO: ANGGI PRADITHA/KALTIM POST)
Ketua Forum PKP Wahyullah memberikan keterangan terkait percepatan pengambilalihan PSU perumahan terlantar di Balikpapan. (ANGGI PRADITHA/KALTIM POST)

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kini memiliki kewenangan untuk mengambil alih prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada perumahan terlantar. Kewenangan tersebut dimungkinkan setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2026.

Ketua Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Wahyullah menjelaskan, aturan baru tersebut menjadi dasar hukum bagi Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) untuk melakukan pengambilalihan. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak perlu menunggu revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang PSU untuk mulai bertindak di lapangan.

Advertisement

"Kami sudah konsultasi dengan Kemendagri. Salah satu poinnya, Disperkim bisa melakukan pengambilalihan lahan milik developer yang sebenarnya diperuntukkan bagi fasum dan fasos," kata Wahyullah saat diskusi mengenai mekanisme pengambilalihan perumahan.

Menurutnya, kebijakan ini menjadi solusi atas banyaknya keluhan masyarakat terkait minimnya infrastruktur fasilitas umum dan fasilitas sosial. Selama ini, perbaikan infrastruktur terkendala belum diserahkannya PSU secara penuh oleh pengembang kepada pemerintah.

Advertisement

Wahyullah menyebutkan, pemerintah daerah kini dapat menetapkan status perumahan terlantar terhadap kawasan yang tidak lagi dikelola pengembang. Setelah status tersebut ditetapkan, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk memperbaiki infrastrukturnya.

"Saat sudah menjadi aset pemerintah kota, PSU bisa diperbaiki atau dibantu oleh APBD," tegas Wahyullah.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses pengambilalihan tetap harus mengikuti prosedur administratif yang diatur dalam Permendagri tersebut.

Tahapan itu meliputi masa pemberitahuan awal selama enam bulan setelah penetapan status perumahan terlantar. Saat ini, Disperkim dikabarkan mulai mendata sejumlah kawasan yang terindikasi terlantar, meski masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

"Beberapa kendala yang dihadapi antara lain status lahan PSU yang masih menjadi jaminan di perbankan hingga lahan yang memerlukan proses notaris," tutupnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Permendagri Baru, PPU Punya Waktu Setahun Benahi Serah Terima PSU

Permendagri Baru, PPU Punya Waktu Setahun Benahi Serah Terima PSU

Permendagri 15/2026 memberi PPU waktu setahun menyesuaikan aturan serah terima PSU dan memperkuat kewajiban pengembang.

Permendagri Baru Terbit, Pemkot Balikpapan Siap Ambil Alih PSU Perumahan Terbengkalai

Permendagri Baru Terbit, Pemkot Balikpapan Siap Ambil Alih PSU Perumahan Terbengkalai

Pemkot Balikpapan segera ambil alih PSU perumahan terbengkalai berdasar Permendagri No 15/2026. Simak target perbaikan fasum.

Pemkab Kutim Benahi Serah Terima PSU, Baru 11 dari 34 Perumahan yang Diproses

Pemkab Kutim Benahi Serah Terima PSU, Baru 11 dari 34 Perumahan yang Diproses

Pemkab Kutim verifikasi serah terima PSU perumahan. Dari 34 pengembang, baru 11 yang diproses ke tahap pertama demi pastikan fasum layak.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer