KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Balikpapan menegaskan komitmennya memperkuat program Posyandu periode 2025–2030 melalui kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini dilakukan sebagai strategi menyiasati keterbatasan anggaran sekaligus memastikan program pusat benar-benar sampai ke masyarakat.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan bahwa peran TP-PKK serta Posyandu tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata.
“Kedua lembaga tersebut harus diwujudkan melalui kerja nyata di lapangan yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya ibu dan anak,” ucapnya, Rabu (14/1).
Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi kekompakan dan semangat para pengurus, terutama generasi muda, yang dinilai memiliki potensi besar dalam menggerakkan program-program pemberdayaan keluarga.
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Balikpapan, Nurlena Mas’ud sekaligus Pembina Posyandu Balikpapan menyampaikan, keanggotaan PKK kini melibatkan langsung OPD terkait agar program dapat berjalan seiring dan saling menopang.
“Posyandu itu melibatkan enam sektor: pendidikan, pekerjaan umum, sosial, tata ruang, lingkungan hidup, dan kesehatan. Semua kami libatkan agar program bisa dijalankan secara kolaboratif, bukan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Melalui pendekatan ini, setiap OPD dapat menyelaraskan program dan anggarannya dengan kegiatan Posyandu. Dengan begitu, keterbatasan dana PKK tidak menjadi penghambat pelayanan masyarakat.
Stunting tetap menjadi prioritas utama. Kabar baiknya, angka stunting Balikpapan terus menurun dari 22,8 persen menjadi di bawah 20 persen, bahkan mendekati target nasional 17 persen.
“Alhamdulillah sekarang sudah di kisaran 18, bahkan bisa 17 atau 15 persen. Ini sesuai target nasional,” katanya.
Mulai 2026, PKK dan Posyandu akan menguatkan pendekatan door-to-door. Kader akan mendatangi langsung rumah-rumah warga yang terdata rawan stunting, membawa makanan bergizi, tenaga kesehatan, serta edukasi gizi dan kesehatan.
“Kami jemput bola. Kami sudah punya data keluarga yang perlu dipantau. Kami datang ke rumah mereka, bawa makanan bergizi, bidan atau dokter sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Wilayah dengan kerawanan tertinggi saat ini berada di Balikpapan Barat, terutama di kawasan dengan banyak warga pendatang dan keluarga tanpa pekerjaan tetap.
“Tekanan ekonomi dan sosial di keluarga pendatang menjadi faktor besar munculnya stunting,” ujarnya.
Selain intervensi gizi, peningkatan literasi keluarga juga menjadi fokus, mengingat rendahnya tingkat membaca masyarakat berpengaruh pada pemahaman pola hidup sehat.
Dengan masuknya OPD ke dalam struktur PKK dan Posyandu, diharapkan percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas keluarga dapat lebih optimal.
“Sekarang semua berjalan seiring. Dengan OPD terlibat langsung, program bisa lebih cepat dan lebih kuat,” tutupnya.
Karena itu, PKK mendorong kolaborasi dengan OPD, komunitas, dan sekolah untuk menghadirkan lebih banyak program kepemudaan, olahraga, literasi, dan kreativitas sebagai benteng sosial menghadapi dinamika kota yang terus berkembang. (*)
Editor : Ismet Rifani