KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Koalisi Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran (PRIMA) menggelar multi stakeholder forum (MSF) guna mendorong penguatan tata kelola anggaran sektor air, sanitasi, dan kebersihan (WASH) di Balikpapan, Kamis (5/2/2026).
Pertemuan lintas sektor ini fokus merumuskan solusi atas persoalan sanitasi dan pengelolaan sampah. Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir seperti Kelurahan Manggar Baru.
Koalisi PRIMA mendorong penguatan tata kelola anggaran dan program pengelolaan sampah untuk mewujudkan layanan air dan sanitasi inklusif khususnya di wilayah pesisir Balikpapan.
Koalisi PRIMA yang terdiri dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) memaparkan temuan. Baik dari sisi audit sosial, analisis anggaran, dan rencana aksi komunitas pada isu air, sanitasi, dan kebersihan (WASH) di wilayah pesisir Balikpapan.
Terutama di Kelurahan Manggar Baru. Temuan ini disampaikan kepada Pemerintah Kota Balikpapan dan pemangku kepentingan lainnya di isu WASH. Ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Turut hadir perwakilan State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Swiss selaku donor dari program PRIMA. Serta perwakilan dari beragam pihak swasta, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan kelompok masyarakat di isu WASH.
Forum ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan solusi bersama serta membangun komitmen lintas sektor dalam mempercepat penanganan persoalan WASH di kawasan pesisir Balikpapan.
Country Director International Budget Partnership (IBP) Indonesia Yuna Farhan menyebutkan, forum ini penting untuk membawa peran kolaborasi. Demi mewujudkan pemenuhan hak atas air dan layanan sanitasi yang lebih inklusif di Balikpapan.
“Forum dirancang sebagai ruang dialog kebijakan untuk mengidentifikasi peluang kolaborasi,” ucapnya. Serta menyelaraskan pemahaman mengenai arah kebijakan dan strategi penganggaran sektor WASH.
“Sehingga kebutuhan masyarakat pesisir dapat terjawab secara berkelanjutan,” tuturnya. Sementara Franziska Spörri, Co-Head Macroeconomic Support Division, the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research (EAER) SECO menambahkan, akuntabilitas dalam tata kelola anggaran publik butuh upaya bersama.
“Forum multipihak penting untuk menciptakan ruang aman dimana berbagai pemangku kepentingan dapat bertukar pendapat,” katanya. Selain itu dalam sesi paparan pleno, hadir narasumber memantik diskusi.
Khususnya terkait upaya-upaya yang telah dilakukan dalam memperkuat layanan WASH di Balikpapan. Diskusi dimoderatori oleh Direktur Eksekutif Kota Kita Ahmad Rifai.
Narasumber Kepala Bappeda Litbang Balikpapan Murni memaparkan tentang arah kebijakan, program, dan kegiatan Pemkot Balikpapan di sektor WASH. Khususnya paket kebijakan ‘Sanitasi Aman, Balikpapan Nyaman’.
Kegiatan ini berfokus pada penanganan isu air limbah domestik dan persampahan. Kemudian Sulaiman dari Pokja 30 yang menyampaikan 9 rekomendasi yang ditujukan bagi Pemkot Balikpapan.
Termasuk penguatan tata kelola perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting). Hingga kolaborasi dengan masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah untuk oversight.
Sebagai informasi, Koalisi PRIMA di Balikpapan terdiri dari Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Pokja 30, Perkumpulan Inisiatif, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Kota Kita, dan IBP. (*)
Editor : Ismet Rifani