ADA hal tak lumrah pada ulang tahun ke-129 Kota Balikpapan. Penyelesaian sejumlah proyek-proyek fisik disebut sebagai kado ulang tahun kota.
Proyek revitalisasi drainase dan pedestrian di kawasan Gunung Sari diglorifikasi. Diresmikan sebagai hadiah untuk warga. Demikian juga proyek Taman Kampung Baru. Gendangnya ditabuh kuat, agar semua warga tahu ini sangat membanggakan.
Tidak ada yang salah. Itu bagus saja. Untuk mendandani kota. Tapi urusan estetika kota bukan hal utama dan prioritas. Terlebih jika dihadapkan pada kebutuhan dasar. Salah satunya kesehatan.
Para pemimpin kota ini berfoto ria di depan media saat meresmikan dua proyek di atas. Puluhan media diajak. Tapi pernahkah mereka berfoto di depan proyek gagal pembangunan RS Balikpapan Barat (Balbar)? Baik saat progres pembangunan yang minim, apalagi saat momen ultah kota tahun ini. Silakan search di laman pencarian.
Kegagalan proyek RS Balbar mengungkit kembali memori kita kepada proyek revitalisasi DAS Ampal 3 tahun lalu. Atas nama penanggulangan banjir – yang hingga kini tak kunjung beres, sejumlah titik diobok-obok.
Kita masih ingat bagaimana parahnya kemacetan di MT Haryono karena proyek ini molor begitu lamaaaaaaaa. Setiap hari ribuan orang mengeluarkan sumpah serapah karena terdampak.
Juga bagaimana sejumlah pedagang di MT Haryono merasa terzalimi karena akses keluar masuk toko mereka tertutup habis berbulan-bulan. Puncaknya MAKI melaporkan ke KPK karena menduga ada sesuatu yang tak beres di proyek ini.
Molor berbulan-bulan, diperpanjang, mendapat atensi begitu besar dari warga, juga dibela habis-habisan oleh elite kota, akhirnya proyek ini selesai juga dengan sejumlah pertanyaan.
Kini, hal sama berulang. Proyek RS Balbar nilainya di atas Rp 100 miliar. Juga atas nama kepentingan masyarakat luas, khususnya warga di Balikpapan Barat. Mulai dikerjakan pada 2024 oleh PT Ardi Tekindo Perkasa, asal Surabaya.
Sama, karena kembali molor. Diperpanjang sekali masih payah. Diperpanjang dua kali makin payah. Dua tahun pengerjaan progres jauh dari kata baik. Lumayan pun tidak. Ada yang bilang progresnya 20 persen.
Tapi sejumlah anggota DPRD Balikpapan menyebut kurang dari itu, hanya 17 persen. Sejumlah fraksi di DPRD usul harus ada Pansus untuk proyek gagal ini.
Progres beda 3 persen. Tapi itu cukup besar. Ada selisih Rp 3 miliar uang yang harus dikeluarkan untuk membayar kontraktor. Cukup untuk biaya semenisasi ratusan meter jalan di permukiman yang aksesnya masih tanah. Ini sudah dekat Ramadan, Rp 3 miliar dibelikan kolak pisang, satu Sekretariat di DPRD mandi kolak.
Lalu mengapa ini harus terulang? Apakah mereka yang mengurus hal ini memang tak cukup punya kompetensi? Tidakkah ada refensi yang bisa dipakai sebelum memutuskan kontraktor pelaksana akan sanggup? Atau jangan-jangan ada intervensi? Jangan salahkan jika publik punya anggapan seperti itu.
Kaca mata awan saja bisa menilai, saat perpanjangan pertama kontraktor tak maksimal dan progres masih di kisaran 15 persen, tak layak ada perpanjangan kali kedua.
Saat orang menyatakan cinta, lalu perlakuannya kepada Anda tak sepenuh hati, bahkan separuh hati pun tidak, alaram Anda pasti akan berbunyi. Saatnya berpaling. Hanya orang bodoh, atau betul-betul cinta mati, atau orang tersandera yang mau jalan terus.
Kini apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur, tak bisa jadi kolak. Proyek RS Balbar harus dilelang ulang. Tahun depan. Karena tahun ini tahun paceklik anggaran? Boleh jadi. Tapi adakah yang bisa menjamin ruang fiskal 2027 lebih baik daripada 2026 dan jurus mabuk Menkeu Purbaya memangkas anggaran daerah tak terulang?
Sekadar gambaran, tahun ini dana transfer pusat ke Balikpapan dipangkas hingga Rp 1 triliun lebih. Berkali-kali otoritas di kota ini berucap hanya proyek super prioritas yang bisa dianggarkan.
Apakah ada jaminan proyek RS Balbar masuk gelombang super prioritas ini. Lalu pertanyaan yang tak kalah penting; adakah jaminan proyek ini takkan kembali molor dan gagal, agar para elite kota ini tak malu berfoto di depannya saat momen ultah kota. (*)
ismetrifani1971@gmail.com
Editor : Ismet Rifani