DPRD Berau Minta Perusahaan Tambang Prioritaskan Kontraktor Lokal, Ini Aturan Terbaru dari Pusat

KALTIMPOST.ID-Perusahaan tambang pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di Berau diminta memberikan kesempatan lebih besar kepada kontraktor lokal.

Langkah tersebut dinilai penting agar aktivitas pertambangan tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga menggerakkan perekonomian daerah.

Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto menegaskan, keterlibatan pengusaha lokal perlu menjadi perhatian perusahaan tambang.

Terlebih, pemerintah telah menerbitkan regulasi yang mengatur penggunaan perusahaan jasa pertambangan.

Baca Juga: Penanganan Jalan MT Haryono Bontang Masuk RKPD 2027, Realisasi Masih Tunggu Kepastian Anggaran

Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditetapkan pada 18 September 2026.

Regulasi itu mengatur pedoman teknis persetujuan penggunaan anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi dalam kegiatan jasa pertambangan mineral dan batu bara.

“Perusahaan tambang yang memegang IUP di Berau wajib melibatkan kontraktor lokal, karena itu sudah ada pengesahan dari Kementerian ESDM,” ujar Dedy, Senin (26/10).

Menurutnya, perusahaan tambang tidak semestinya hanya mengandalkan kontraktor yang masih berada dalam kelompok usahanya. Peluang pekerjaan harus dibuka bagi pengusaha daerah yang memenuhi persyaratan.

“Pemegang IUP tidak boleh menggunakan turunan perusahaan dia, tetapi harus melibatkan kontraktor lokal,” tegasnya.

Dedy berharap kebijakan tersebut memperluas kesempatan usaha bagi kontraktor Berau. Keterlibatan pengusaha lokal juga berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja, kebutuhan peralatan, serta perputaran ekonomi di sekitar wilayah pertambangan.