Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Koperasi Desa Merah Putih Serap 23 Ribu PPPK

Nugroho Pandu Cahyo
PEMIMPIN: Presiden Prabowo Subianto memelopori program Koperasi Merah Putih.
PEMIMPIN: Presiden Prabowo Subianto memelopori program Koperasi Merah Putih.

KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Pemerintah mulai menempatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih untuk memperkuat operasional koperasi di berbagai daerah. Penugasan ini diharapkan mendorong kinerja koperasi desa yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan dan partisipasi masyarakat.


Advertisement

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini menjelaskan saat ini terdapat sekitar 81.147 koperasi desa/kelurahan. Dengan kebutuhan 2–3 orang PPPK di setiap koperasi, total proyeksi SDM yang dibutuhkan mencapai sekitar 243.441 orang.

“Saat ini ada sekitar 81.147 koperasi desa/kelurahan, kalau yang disampaikan Pak Menko Pangan diperlukan sekitar 2-3 orang (PPPK) maka proyeksi yang dibutuhkan untuk SDM itu sekitar 243.441 orang,” ujar Rini, baru-baru ini. Untuk tahap awal, penugasan akan memanfaatkan PPPK aktif yang sudah ada di daerah.

“Skema pertama adalah kita menggunakan PPPK yang sudah ada di seluruh Indonesia. Ada 255.000 orang, kita menggunakan yang ada dulu sebagaimana arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto, Red) supaya bisa langsung bekerja,” jelasnya.

Advertisement

Berdasarkan pemetaan awal, sekitar 23 ribu PPPK telah disiapkan untuk mengisi posisi di Kopdes Merah Putih di berbagai wilayah. Penugasan difokuskan kepada tenaga teknis, dengan prioritas pegawai yang berdomisili di desa atau kecamatan tempat koperasi berada.

Menpan RB meminta pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan BKPSDM melakukan koordinasi untuk menentukan penempatan pegawai. “Undang-Undang Koperasi juga mengatakan dia harus berdomisili di tempat itu, nanti kita perlu sisir kembali dan yang bersangkutan tentunya perlu mendapat pembinaan dan pelatihan,” kata Rini.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, selaku Ketua Satgas Nasional Kopdes Merah Putih, menegaskan keberadaan PPPK akan meringankan beban koperasi desa. “Tidak ada gaji bulanan (pengurus koperasi). Makanya, Pemerintah membantu dari PPPK,” ujarnya.

Advertisement

Zulkifli juga mendorong kepala daerah untuk menempatkan dua hingga tiga PPPK di setiap koperasi desa. “Ajukan nanti ditempatkan di kopdes, negara yang bayar, sehingga koperasi tidak keluar uang,” tambahnya.

Dengan adanya dukungan tenaga PPPK, Kopdes Merah Putih diharapkan mampu memperkuat posisi sebagai badan usaha masyarakat desa yang dapat bersaing dengan BUMN maupun swasta, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga melalui pengelolaan usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan. (*)

Advertisement
Editor : Nugroho Pandu Cahyo
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Kukar Mulai Mempersiapkan Peringatan Peristiwa Merah Putih Sangasanga Ke-80

Pemkab Kukar Mulai Mempersiapkan Peringatan Peristiwa Merah Putih Sangasanga Ke-80

Pemkab Kukar menggelar Rapat Persiapan Peringatan Peristiwa Merah Putih Sangasanga ke-80 Tahun 2027.

Peringati Hari Pahlawan 2026, Panitia Kunjungi Tugu Pengibaran Merah Putih Pertama Kaltim di PPU

Peringati Hari Pahlawan 2026, Panitia Kunjungi Tugu Pengibaran Merah Putih Pertama Kaltim di PPU

Hari Pahlawan 2026, Panitia PPU napak tilas ke Tugu Nenang—lokasi pengibaran Merah Putih pertama di Kaltim—diusulkan jadi lokasi upacara.

  Sukses Bukukan Rp2 Miliar, Koperasi Merah Putih Balikpapan Bersiap Jadi Pangkalan Gas LPG Subsidi

Sukses Bukukan Rp2 Miliar, Koperasi Merah Putih Balikpapan Bersiap Jadi Pangkalan Gas LPG Subsidi

Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Balikpapan mencatatkan performa finansial positif.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer