Raih WBK, Yusniar Ungkap Tantangan Pendataan BPS di Wilayah Terluar

Salah satu capaian yang dinilai paling membanggakan adalah diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh BPS Kalimantan Timur.

Predikat WBK tidak hanya menjadi simbol keberhasilan reformasi birokrasi, tetapi juga mencerminkan komitmen BPS Kaltim dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, predikat tersebut juga menegaskan upaya berkelanjutan BPS Kaltim dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Yusniar menegaskan bahwa predikat WBK bukan sekadar penilaian administratif semata. Menurutnya, pencapaian tersebut harus dibuktikan melalui kinerja nyata yang dapat dirasakan dampaknya oleh pihak eksternal.

Salah satu indikator utamanya adalah sejauh mana data yang dihasilkan BPS dimanfaatkan dalam proses pengambilan kebijakan.

Dia menyebut, data statistik yang dirilis BPS Kaltim telah digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan strategis.

Lebih lanjut, Yusniar menjelaskan bahwa pemanfaatan data tersebut tidak berhenti pada pengambilan keputusan semata, tetapi juga mendorong lahirnya berbagai inovasi daerah.

“Salah satu yang kami sampaikan waktu itu adalah data inflasi digunakan oleh pemerintah provinsi untuk memutuskan (kebijakan),” ucapnya.

Dari data inflasi tersebut, pemerintah daerah kemudian mengembangkan langkah konkret dalam pengendalian harga.

“Kemudian mereka menciptakan inovasi berupa Toko Penyeimbang Inflasi atau Kios SIGAP (Siap Jaga Harga dan Pasokan),” jelas Yusniar. Inovasi itu menjadi contoh bagaimana data statistik dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Namun di balik berbagai capaian tersebut, pihaknya juga menghadapi tantangan yang tidak ringan, khususnya dalam proses pengumpulan data. Yusniar menyebut, tantangan utama berasal dari kondisi geografis wilayah Kaltim yang luas dan beragam. “Yang pertama pasti akses data,” ujarnya.

Dia mencontohkan wilayah Mahakam Ulu serta situasi force majeure seperti banjir yang pernah terjadi dan berdampak pada kegiatan pendataan. “Kadang-kadang di lapangan itu misalnya kayak dulu pernah banjir dan sebagainya,” katanya Rabu (28/1) saat serah terima jabatan Kepala BPS Kaltim yang baru.

Selain faktor geografis, tantangan lain juga datang dari aspek akses masyarakat terhadap petugas statistik, termasuk di wilayah perkotaan. Yusniar berharap ke depan kesadaran publik terhadap pentingnya data semakin meningkat, sehingga masyarakat lebih terbuka dan mendukung proses pendataan.

Dengan demikian, data yang dihasilkan BPS Kaltim dapat semakin akurat dan menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran. (*)