KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Di tengah besarnya komitmen global terhadap penurunan emisi, Indonesia berada pada posisi strategis sebagai salah satu negara tujuan utama pendanaan transisi energi. Namun, realisasi pemanfaatan dana tersebut dinilai masih belum optimal.
Bahkan berbagai negara telah menyiapkan pendanaan khusus bagi Indonesia untuk mendukung percepatan transisi energi. Salah satu skema utama adalah Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan total komitmen pendanaan mencapai 21,4 miliar dolar.
“Kalau kita bergerak di industri transisi energi, yang datang itu dananya. Bukan kita yang mencari dana,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto.
Meski demikian, hingga saat ini dana JETP yang telah dimanfaatkan baru sekitar 3,5 miliar dolar AS. Angka tersebut menunjukkan masih terbuka ruang yang sangat besar bagi pemerintah, BUMN, dan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek hijau yang layak dibiayai.
Airlangga menyebutkan sejumlah sektor yang dapat mengakses pendanaan tersebut, di antaranya proyek daur ulang sampah, pengembangan geothermal, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, hingga percepatan pensiun dini pembangkit listrik berbasis batu bara.
Selain itu, Jepang juga memberikan tambahan dukungan melalui Asia Zero Emission Community sebesar 500 juta dolar.
Menurutnya, tantangan utama bukan pada ketersediaan dana, melainkan kesiapan proyek dan kapasitas pelaksanaannya. Banyak proyek yang secara konsep sudah ada, namun belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan internasional.
Karena itu, Airlangga mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memahami aspek teknis dan finansial transisi energi.
"Dengan kesiapan tersebut, Indonesia tidak hanya menjadi penerima dana, tetapi juga mampu memimpin proyek-proyek hijau berskala besar" pungkasnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
