Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tanggung Jawab Platform Digital Masih Rendah, KPPU Gandeng KTP2JB

N
Penulis: Nasya Rahaya❯
EKONOMI DIGITAL: Kerja sama KPPU dan KTP2JB diarahkan untuk memperkuat tata kelola ekonomi digital sekaligus menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. IST/KP
EKONOMI DIGITAL: Kerja sama KPPU dan KTP2JB diarahkan untuk memperkuat tata kelola ekonomi digital sekaligus menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. IST/KP

Advertisement

KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperkuat pengawasan terhadap tata kelola platform digital. Langkah itu dilakukan melalui kerja sama dengan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).

Kedua lembaga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperkuat koordinasi dalam mendukung tata kelola ekonomi digital yang sehat sekaligus memastikan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan platform digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024.

Penandatanganan PKS dilakukan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal KPPU Lukman Sungkar bersama Koordinator Bidang Organisasi dan Hubungan Antarlembaga KTP2JB Alexander Suban pada 29 Juli 2026.

Prosesi tersebut disaksikan Ketua KPPU Gopprera Panggabean dan Ketua KTP2JB Suprapto Sastro Atmojo beserta jajaran kedua lembaga.

Ketua KPPU Gopprera mengatakan, kolaborasi antarlembaga menjadi kebutuhan di tengah dinamika ekonomi digital yang semakin kompleks. Meski memiliki mandat berbeda, KPPU dan KTP2JB dinilai memiliki tujuan yang sama dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan adil.

Advertisement

“Kerja sama ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat tata kelola ekonomi digital Indonesia agar semakin adil, kompetitif, inovatif, dan berintegritas,” ujar Gopprera.

Menurut dia, kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha sekaligus manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ekonomi digital nasional.

Dalam PKS itu, KPPU dan KTP2JB sepakat memperkuat koordinasi melalui pertukaran data dan informasi. Selain itu, kedua lembaga akan melakukan penyusunan kajian bersama, peningkatan kapasitas kelembagaan, sosialisasi, serta bentuk kerja sama lain yang sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Di sisi lain, KTP2JB menyoroti masih rendahnya tingkat pemenuhan tanggung jawab perusahaan platform digital terhadap keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Kondisi tersebut disebut masih terjadi dalam satu tahun terakhir.

Ketua KTP2JB Suprapto Sastro Atmojo berharap kerja sama dengan KPPU segera diimplementasikan sehingga tidak berhenti pada koordinasi antarlembaga, tetapi memberikan dampak terhadap keberlanjutan industri media.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pasokan Semen Terganggu, KPPU Dalami Lonjakan Harga di Sumut

Pasokan Semen Terganggu, KPPU Dalami Lonjakan Harga di Sumut

KPPU menelusuri penyebab kenaikan harga dan gangguan pasokan semen di Medan, Deli Serdang, Asahan, dan Tanjungbalai.

KPPU Ingatkan Aksi Korporasi Jangan Ganggu Persaingan Usaha

KPPU Ingatkan Aksi Korporasi Jangan Ganggu Persaingan Usaha

KPPU mengingatkan aksi korporasi jangan sampai berujung pada konsentrasi pasar yang terlalu tinggi dan hambat pelaku usaha lain berkembang.

Algoritma Masih Dominan, KPPU Intervensi Kasus Shopee Beri Manfaat Ekonomi Rp1,477 Triliun

Algoritma Masih Dominan, KPPU Intervensi Kasus Shopee Beri Manfaat Ekonomi Rp1,477 Triliun

KPPU menemukan algoritma Shopee masih kuat memengaruhi pilihan kurir. Meski begitu, intervensi regulator disebut memberi manfaat ekonomi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer