KALTIMPOST.ID,SAMARINDA – Kinerja konsumsi pemerintah di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami tekanan cukup dalam pada triwulan IV 2025. Realisasi belanja yang melambat membuat komponen pengeluaran pemerintah berbalik terkontraksi dibandingkan periode sebelumnya.
Pada periode tersebut komponen pengeluaran pemerintah tercatat mengalami kontraksi 18,92 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), setelah sebelumnya masih tumbuh tipis 0,91 persen yoy.
Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim Jajang Hermawan, kondisi itu sejalan dengan normalisasi realisasi belanja daerah, khususnya pada komponen operasional dan belanja lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Termoderasinya komponen ini sejalan dengan belanja APBD Kaltim selain belanja modal yang terkontraksi 6,22 persen (yoy),” jelasnya.
Jika dilihat lebih dalam, tekanan terbesar berasal dari belanja operasional yang mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan triwulan sebelumnya. “Belanja operasional tercatat terkontraksi 26,3 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 6,5 persen (yoy),” katanya.
Sementara itu, kinerja belanja transfer justru menunjukkan perbaikan signifikan setelah sebelumnya sempat mengalami kontraksi. Belanja transfer membaik menjadi 44,8 persen (yoy) dari sebelumnya terkontraksi 13,6 persen (yoy).
Lebih lanjut, perlambatan pada belanja operasional dipengaruhi oleh turunnya realisasi belanja barang dan jasa yang mencatat kontraksi lebih dalam dibandingkan periode sebelumnya. “Perlambatan belanja operasional didorong oleh realisasi belanja barang dan jasa yang terkontraksi 11 persen (yoy),” sambungnya.
Selain itu, penyaluran bantuan sosial juga tidak seagresif sebelumnya. Hal itu berkaitan dengan normalisasi sejumlah program bantuan pemerintah. “Belanja bantuan sosial juga melambat menjadi 31 persen (yoy) seiring normalisasi penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan Program Keluarga Harapan (PKH),” ujarnya.
Dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tren moderasi juga terlihat seiring adanya efisiensi anggaran. Belanja transfer ke daerah tercatat melambat hingga masuk zona kontraksi, sebelumnya tumbuh 14,39 persen (yoy) menjadi terkontraksi 4,12 persen (yoy) di periode laporan.
Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh melemahnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencatat kontraksi lebih dalam dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, belanja negara secara keseluruhan di wilayah Kaltim juga mengalami penurunan cukup tajam pada triwulan IV 2025. “Belanja negara di Kaltim juga melambat, terkontraksi dari 14,84 persen (yoy) menjadi 32,22 persen (yoy),” jelasnya.
Meski demikian, beberapa komponen belanja seperti belanja pegawai dan bantuan sosial menunjukkan perbaikan kinerja dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara umum, konsumsi pemerintah di Kaltim pada akhir 2025 mencerminkan fase normalisasi belanja pasca tingginya realisasi pada periode sebelumnya, sekaligus dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang mulai berjalan.
Editor : Muhammad Ridhuan