Penambahan Kuota Toko Modern di Bontang Dinilai Berpotensi Tabrak Program Koperasi Merah Putih

BONTANG - Rencana penambahan kuota toko modern waralaba di Kota Bontang menjadi 15 gerai dinilai berpotensi berbenturan dengan program nasional Koperasi Merah Putih.

Ketua Asosiasi Pedagang Kota Bontang, Syamsuar, menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha lokal dan rencana penguatan ekonomi berbasis koperasi di tingkat kelurahan.

“Kita harus melihat juga ada program pemerintah pusat, yakni Koperasi Merah Putih. Jangan sampai kebijakan daerah justru saling bertabrakan,” kata Syamsuar.

Program Koperasi Merah Putih direncanakan membuka gerai sembako di setiap kelurahan. Di Kota Bontang sendiri terdapat 15 kelurahan. Artinya, akan ada 15 gerai koperasi yang dikelola oleh pengurus dan warga setempat.

“Setiap kelurahan nanti ada satu gerai sembako Koperasi Merah Putih. Pengurusnya pengusaha lokal dan tokoh masyarakat setempat. Kalau ditambah lagi 15 toko modern waralaba, pangsa pasar kita terbatas,” ucapnya.

Syamsuar menilai, jika pemerintah daerah ingin menyukseskan program pusat, maka kebijakan penambahan kuota toko modern perlu dikaji ulang. Terlebih, beberapa daerah lain disebut sudah membatasi izin retail modern demi memberi ruang bagi koperasi dan pelaku usaha lokal.

“Kalau tujuannya untuk menggeliatkan ekonomi, koperasi saja sudah cukup untuk itu. Kenapa malah menambah kuota toko modern?” tanyanya.

Ia menambahkan, asosiasi sebenarnya telah beberapa kali bertemu dengan pihak legislatif untuk menyampaikan aspirasi. Namun hingga kini belum ada tanggapan konkret.

“Kami sudah beberapa kali bersua, tapi belum ada respons. Mungkin karena kesibukan atau apa, kami tidak tahu,” tutur dia.

Syamsuar menegaskan, keputusan akhir tetap berada di tangan Pemerintah Kota Bontang, khususnya Wali Kota Bontang. Ia berharap ada empati dan keberpihakan terhadap pedagang lokal dalam setiap kebijakan ekonomi daerah.

“Kalau pemerintah serius membela pengusaha lokal, tentu aspirasi kami didengar. Ini bukan soal menolak investasi, tapi soal keseimbangan dan keadilan usaha,” pungkasnya.