Gugatan Dana 2005 Mengguncang Bontang, Nilai Sengketa Kini Capai Rp 7,3 Miliar
KALTIMPOST.ID, BONTANG – Permasalahan hukum lama kembali mencuat di Kota Bontang. Dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan), digugat oleh pihak swasta.
Gugatan ini terkait dugaan pinjaman dana yang terjadi sekitar dua dekade lalu. Kepala PUPRK Bontang, Much Cholis Edi Prabowo, membenarkan adanya perkara tersebut. Menurutnya, kasus ini berkaitan dengan peminjaman uang pada 2005 yang digunakan untuk pengadaan lahan.
“Kasusnya lama sekali, sekitar tahun 2005. Kami juga tidak memiliki pelaku sejarah lengkap karena sebagian sudah tidak menjabat lagi,” kata Edi, yang akrab disapa Bowo.
Gugatan diajukan oleh pihak yang mengklaim pernah memberikan pinjaman sebesar Rp250 juta. Namun, nilai sengketa kini membengkak karena dihitung dengan akumulasi bunga selama bertahun-tahun.
“Nilai awalnya Rp250 juta, tapi dihitung dari 2005 hingga sekarang, tentu angkanya jauh lebih besar,” jelasnya.
Edi menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pengadilan. Ia juga menyarankan penggugat menempuh jalur hukum agar persoalan dapat diselesaikan secara transparan.
“Kami persilakan untuk digugat. Harus ada kepastian hukum. Sekarang sudah mulai sidang,” ujarnya.
Kasus ini terkait dengan pengadaan lahan yang disebut berada di kawasan untuk pembangunan Stitek, Bontang Lestari. Namun, detail transaksi dan proses peminjaman masih belum jelas karena keterbatasan data historis.
“Kami masih mencari kejelasan. Dokumen dan pihak yang terlibat banyak yang sudah tidak ada,” tambahnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
