Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Program Dibintangi, Pemkot Fokus Selamatkan Keuangan Daerah Rp 150 M

A
Penulis: Adhiel kundhara❯
SAMPAIKAN KEBIJAKAN: Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyebut ada beberapa program tahun ini yang dibintangi akibat kekurangan anggaran. (ADIEL KUNDHARA/KP)
SAMPAIKAN KEBIJAKAN: Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyebut ada beberapa program tahun ini yang dibintangi akibat kekurangan anggaran. (ADIEL KUNDHARA/KP)

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID, BONTANG–Pemkot Bontang melakukan pembintangan sejumlah program pada APBD 2026, sebagai langkah penyelamatan fiskal.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyebut, kebijakan itu diambil untuk menutup defisit anggaran sekitar Rp 150 miliar.

Advertisement

“Program yang tidak prioritas akan dibintangi. Itu langkah strategis agar keuangan daerah tetap sehat,” kata Neni dalam pembukaan Musrenbang RKPD 2027, Selasa (7/4).

Pembintangan dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi dan dampak program terhadap masyarakat. Program yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tetap dipertahankan.

Advertisement

Neni menegaskan, pemkot tidak ingin mengambil risiko dengan menambah utang. Selain itu, ketidakpastian dana salur transfer dari pusat menjadi faktor utama kebijakan tersebut. “Kalau lebih salur bisa dipotong, kalau kurang salur belum tentu ditransfer,” ucapnya.

Selanjutnya Neni akan memanggil beberapa OPD terkait untuk membahas kekurangan Rp150 miliar tersebut. "Sehabis pembukaan Musrenbang RPKD, saya akan bertemu untuk mencari terkait ini," tutur dia. 

Diketahui beberapa proyek yang konon masuk pembintangan ialah pembangunan lapangan minisoccer Berbas Pantai, pemasangan Alumunium Composite Panel (ACP) Kantor wali kota, hingga pengadaan mes di Jakarta.

Pembangunan lapangan minisoccer di Berbas Pantai sebelumnya diproyeksikan Rp 13,8 miliar. Program itu merupakan janji kepala daerah terbaik untuk pembuatan sarana olahraga di 15 kelurahan. 

Sementara pemasangan ACP Kantor Wali Kota sebelumnya digelontorkan Rp 5 miliar. Rencana itu untuk mengurangi biaya pemeliharaan untuk kantor wali kota yang selalu tinggi.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dana Desa di Kaltim Tersalur 88,54 Persen, DBH Capai Rp6,11 Triliun

Dana Desa di Kaltim Tersalur 88,54 Persen, DBH Capai Rp6,11 Triliun

Penyaluran Dana Desa di Kaltim capai 88,54 persen per September 2026. Kanwil DJPb Kaltim juga mencatat realisasi DBH mencapai Rp6,11 triliun

Hindari Jebakan Utang, Pemkot Samarinda Terapkan Skema Anggaran Moderat pada RAPBD 2027

Hindari Jebakan Utang, Pemkot Samarinda Terapkan Skema Anggaran Moderat pada RAPBD 2027

Pemkot Samarinda terapkan skema moderat pada penyusunan RAPBD 2027. Andi Harun prioritaskan fiskal sehat demi cegah defisit dan utang daerah

Isu Monopoli Proyek dan Jual Beli Lahan di Kutim, CMI Minta Pemkab Bersuara   

Isu Monopoli Proyek dan Jual Beli Lahan di Kutim, CMI Minta Pemkab Bersuara  

Jagad media sosial di Kutai Timur (Kutim) tengah dihebohkan dengan mencuatnya isu miring yang menyasar Pemerintah Kabupaten Kutim.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer