Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Libatkan Ketua RT dalam Pengantaran SPPT PBB-P2, Bapenda Bontang Perkuat Validasi Data Wajib Pajak

A
Penulis: Adhiel kundhara❯
BELUM MAKSIMAL: Sektor pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu tulang punggung penerimaan kas daerah Kota Bontang. FOTO: ADIEL KUNDHARA/KP
BELUM MAKSIMAL: Sektor pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu tulang punggung penerimaan kas daerah Kota Bontang. FOTO: ADIEL KUNDHARA/KP

Advertisement

BONTANG- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang terus mengoptimalkan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan melibatkan ketua RT di setiap wilayah. Langkah ini diiringi upaya validasi data guna memastikan ketepatan sasaran wajib pajak.

Kepala Bapenda Bontang, Natalia Trisnawati, mengatakan peran RT sangat strategis dalam proses penyampaian SPPT kepada masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan tugas dan fungsi RT dalam membantu pemerintah, termasuk dalam penyebaran dan pemungutan pajak daerah.

“RT kami libatkan langsung karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka membantu menyampaikan SPPT sekaligus memastikan wajib pajak menerima dokumen tersebut,” kata Natalia.

Advertisement

Berdasarkan data tahun 2025, jumlah SPPT PBB-P2 yang diterbitkan mencapai 48.869 lembar. Ribuan SPPT tersebut didistribusikan melalui kelurahan hingga ke tingkat RT sebelum akhirnya sampai ke tangan wajib pajak.

Namun, dalam praktiknya, distribusi SPPT tidak selalu berjalan mulus. Pasalnya yang melakukan pembayaran hanya 20.915 wajib pajak.

“Kami juga menemukan beberapa kendala di lapangan. Misalnya wajib pajak tidak berada di tempat, atau objek pajak sudah berpindah kepemilikan tetapi belum diperbarui datanya,” ucapnya.

Advertisement

Sebagai gambaran, di Kelurahan Bontang Baru, dari total 3.269 SPPT yang diterbitkan, realisasi pembayaran baru mencapai 1.572 objek pajak. Hal ini menunjukkan masih adanya gap antara distribusi SPPT dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

“Ini yang sedang kami benahi. Bukan hanya distribusi, tapi juga validasi data. Jangan sampai SPPT sudah disampaikan, tapi objek pajaknya ternyata sudah berubah,” tutur dia.

Untuk mengatasi hal tersebut, Bapenda menjalankan program jemput bola dengan membuka layanan langsung di kelurahan. Selain memudahkan pembayaran, program ini juga dimanfaatkan untuk melakukan pengecekan data bersama RT dan masyarakat.

“Kami sekalian evaluasi, apakah RT sudah menerima SPPT, apakah sudah disampaikan, dan apakah datanya valid. Ini penting agar tidak ada kendala di kemudian hari,” terangnya. 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tahun Depan, Bapenda Bontang Patok Target Pajak Reklame Tembus Rp2 Miliar

Tahun Depan, Bapenda Bontang Patok Target Pajak Reklame Tembus Rp2 Miliar

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memasang target Rp2 miliar pendapatan dari sektor reklame di Kota Bontang pada 2027

Bapenda Bontang Luncurkan Program Bapenda Menyapa, Jemput Bola Layanan Pajak ke Kelurahan

Bapenda Bontang Luncurkan Program Bapenda Menyapa, Jemput Bola Layanan Pajak ke Kelurahan

Bapenda Bontang hadirkan program Bapenda Menyapa dan Jemput Bola ke kelurahan.

Pajak Reklame Bontang Melejit Rp1,69 Miliar, Bapenda Bidik Rp2 Miliar hingga Akhir Tahun

Pajak Reklame Bontang Melejit Rp1,69 Miliar, Bapenda Bidik Rp2 Miliar hingga Akhir Tahun

Pajak reklame Bontang melaju di atas target. Memasuki September 2026, setoran mencapai Rp1,69 miliar, atau 140,42 persen dari target

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer