DPRD Bontang Dorong Penyetopan Sementara dan Evaluasi Retribusi Wisata Bontang Kuala
KALTIMPOST.ID, BONTANG - Penarikan retribusi masuk wisata Bontang Kuala oleh masyarakat dikeluhkan warga. Hal ini membuat Pemkot Bontang, DPRD, hingga tokoh masyarakat duduk bersama untuk menentukan kebijakan tersebut, Minggu (10/5/2025) di Aula Kantor Kelurahan Bontang Kuala.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menilai, penerapan retribusi kawasan wisata di Kota Bontang masih membutuhkan penyesuaian. Pasalnya, kebijakan tersebut memunculkan penolakan dari masyarakat dan pelaku usaha yang merasa terbebani dengan besaran tarif yang diberlakukan sejak beberapa hari terakhir.
Menurut dia, pemerintah daerah sebenarnya memiliki tujuan baik dengan mulai mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor wisata. Namun, kondisi ekonomi masyarakat saat ini harus menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan dijalankan secara penuh.
Baca Juga: Kasus Suap IUP Kaltim, Dayang Donna Dijatuhi Vonis 4 Tahun Penjara
“Kita tahu ini memang bisa mendatangkan pendapatan asli daerah yang bagus. Tapi di lapangan ada penolakan dari masyarakat karena dianggap memberatkan,” kata Andi Faiz.
Politikus Golkar ini mengungkapkan, sejumlah pelaku UMKM mengeluhkan omzet mereka menurun setelah kebijakan retribusi diberlakukan. Bahkan, beberapa lokasi wisata disebut mulai sepi pengunjung.
Karena itu, DPRD meminta seluruh keberatan masyarakat disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah. Surat keberatan tersebut nantinya menjadi dasar bagi Dispopar untuk mengambil kebijakan baru yang lebih fleksibel.
“Nanti hasil rapat, surat keberatan warga, dan hasil evaluasi itu bisa menjadi dasar pemerintah mengambil kebijakan relaksasi,” ucapnya.
Andi Faiz mengatakan, salah satu opsi yang sedang dibahas yakni penurunan nominal retribusi. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan perubahan sistem pembayaran agar lebih mudah diterima masyarakat.
Menurut dia, perubahan tersebut masih memungkinkan dilakukan tanpa harus mengubah Peraturan Daerah (Perda). Sebab, aturan yang ada pada prinsipnya hanya mengatur kewajiban pembayaran saat memasuki kawasan wisata Bontang Kuala.
“Yang penting ada dasar dan mekanisme teknisnya nanti bisa disiasati melalui kebijakan operasional,” tutur dia.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
