Harga Dexlite Melejit, DPRD Bontang Desak Pemerintah Lakukan Penyesuaian Nilai Kontrak Proyek

KALTIMPOST.ID-Lonjakan harga Dexlite dan material bangunan mulai mengguncang proyek-proyek pemerintah di Kota Bontang. DPRD Bontang pun mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut karena berpotensi membuat proyek mangkrak hingga merugikan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib meminta, Pemkot Bontang segera melakukan penyesuaian terhadap sejumlah nilai kontrak proyek yang terdampak kenaikan biaya operasional. Menurut dia, situasi saat ini berbeda dibanding saat proses tender dilakukan. 

Kenaikan harga BBM industri, terutama Dexlite, dinilai cukup signifikan dan berdampak langsung terhadap biaya pekerjaan konstruksi. “Kalau tidak ada penyesuaian, kontraktor pasti rugi. Akhirnya proyek bisa tidak selesai dan yang rugi bukan cuma kontraktor, tapi pemerintah dan masyarakat juga,” kata Sahib.

Ia mengungkapkan, Komisi C DPRD sebelumnya telah mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Khususnya Dinas PUPR dan Perkim, agar berhati-hati menjalankan proyek di tengah ketidakpastian harga material dan bahan bakar. Politikus NasDem ini menilai pemerintah harus realistis melihat kondisi di lapangan.

Baca Juga: Dongkrak PAD, DPRD Bontang Dukung Penuh Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di Bontang Lestari

Sebab, kontraktor yang tertekan biaya operasional berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan demi menekan pengeluaran. “Maka kontraktor pasti akan merubah spek. Walaupun itu dilarang, tapi bisa saja terjadi karena harga material naik,” ucapnya. Ia mencontohkan campuran beton yang seharusnya menggunakan spesifikasi tertentu bisa saja diturunkan kualitasnya agar biaya proyek tetap tertutupi. “Misalnya yang diminta K225 bisa saja dibuat K220 karena harga material naik,” tutur dia.

Kondisi tersebut justru berbahaya karena bisa menimbulkan persoalan hukum dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kalau spesifikasi berubah nanti bisa jadi temuan. Bukan cuma kontraktor, OPD terkait juga bisa dipanggil,” terangnya. Karena itu, ia meminta pemerintah dan kontraktor duduk bersama mencari solusi sebelum proyek berjalan lebih jauh. Penyesuaian kontrak, kata dia, harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan penghitungan riil di lapangan.

Meski mendukung adanya penyesuaian, Sahib menegaskan langkah tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan. Pemerintah tetap harus memastikan seluruh perubahan memiliki dasar administrasi yang jelas. “Kalau memang kontraktor setuju tanpa penyesuaian itu boleh saja, tapi harus ada kesepakatan tertulis dan bukti otentik,” sebutnya.

Sahib juga meminta pemerintah tidak langsung membebankan seluruh risiko kenaikan harga kepada kontraktor, terutama untuk proyek yang kontraknya diteken sebelum harga Dexlite melonjak. “Jangan juga pemerintah langsung bilang itu risiko kontraktor. Semua harus dihitung baik-baik,” pungkasnya. (riz)