Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Proyek RS Tipe D, Neni Ingatkan OPD Lengkapi Dokumen Sebelum Tender

A
Penulis: Adhiel kundhara❯
MASIH PROSES REVIEW: Hingga kini, RS Tipe D atau Taman Sehat belum melengkapi perizinan salah satunya yakni Andalalin dampak perubahan skema parkir di bangunan tersebut. FOTO: ADIEL KUNDHARA/KP
MASIH PROSES REVIEW: Hingga kini, RS Tipe D atau Taman Sehat belum melengkapi perizinan salah satunya yakni Andalalin dampak perubahan skema parkir di bangunan tersebut. FOTO: ADIEL KUNDHARA/KP

Advertisement

BONTANG- Rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe D di Kota Bontang belum dimulai hingga saat ini. Namun proyek bernilai miliaran rupiah itu terancam kembali tertunda apabila dokumen lingkungan dan administrasi belum juga rampung. 

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni pun mengingatkan Dinas Kesehatan agar tidak nekat menjalankan tender sebelum seluruh persyaratan lengkap. Namun dia mengingatkan seluruh OPD agar tidak terburu-buru melaksanakan tender sebelum seluruh dokumen pendukung rampung.

Menurut Neni, sejumlah proyek infrastruktur di Kota Bontang selama ini kerap terkendala karena dokumen administrasi dan perizinan belum selesai saat proses penganggaran dilakukan. Kondisi tersebut dinilai berulang dan menyebabkan pelaksanaan proyek harus ditunda.

Advertisement

“OPD itu harus bekerja cerdas, cermat dan teliti. UKL-UPL dulu, andalalin dulu, kemudian PBG dan dokumen lainnya harus selesai. Kita tidak bisa melaksanakan tender kalau dokumennya belum lengkap,” kata Neni.

Dia mencontohkan proyek pembangunan RS Tipe D yang saat ini masih menunggu penyelesaian sejumlah dokumen pendukung. Meski demikian, anggaran proyek tersebut dipastikan tetap disimpan dalam APBD.

Neni menjelaskan, saat ini proses yang berjalan hanya berupa review terhadap dokumen yang telah ada. Review dilakukan karena terdapat perubahan yang mengharuskan adanya penyesuaian pada dokumen lingkungan maupun lalu lintas.

Advertisement

“Yang dilakukan itu review Andalalin dan review UKL-UPL. Tidak ada perubahan substansi besar, hanya penyesuaian saja,” ucapnya.

Meski optimistis proses review dapat diselesaikan, Neni tetap meminta jajarannya mematuhi seluruh ketentuan hukum dan administrasi sebelum proyek dimulai.
Dia menilai kehati-hatian penting agar pelaksanaan proyek tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Apalagi saat ini pemerintah daerah dituntut menjalankan pembangunan secara transparan dan sesuai aturan.

“Saya ingin ASN Kota Bontang selamat, tidak ada masalah hukum. Biarlah kita membangun dengan teliti dan cermat supaya semua bisa berjalan baik,” tutur dia.

Neni menyebutkan, salah satu persoalan yang sering terjadi adalah kebiasaan mengerjakan proses administrasi dan proyek secara paralel. Menurut dia, pola seperti itu justru berisiko membuat pekerjaan tidak selesai tepat waktu.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bontang Kebagian Anggaran Revitalisasi Rp 31,4 Miliar, Neni: Sekolah Terintegrasi Nasional Juga Diba

Bontang Kebagian Anggaran Revitalisasi Rp 31,4 Miliar, Neni: Sekolah Terintegrasi Nasional Juga Diba

Pemkot Bontang raih anggaran revitalisasi sekolah Rp 31,4 M dari Kemendikdasmen untuk 364 unit sarana pendidikan.

Bontang 10 Kali Juara Umum FASI Kaltim, Pemkot Tak Siapkan Bonus Santri

Bontang 10 Kali Juara Umum FASI Kaltim, Pemkot Tak Siapkan Bonus Santri

Bontang meraih juara umum FASI Kaltim untuk kesepuluh kali berturut-turut. Pemkot mengalokasikan Rp300 juta untuk keikutsertaan 50 santri.

Neni Pertahankan Nominal Bonus, Peraih Medali Emas Kontingen Bontang Dapat Rp50 Juta   

Neni Pertahankan Nominal Bonus, Peraih Medali Emas Kontingen Bontang Dapat Rp50 Juta  

Bonus Rp50 juta menanti atlet Kota Bontang yang berhasil membawa pulang medali emas dari Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kaltim.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer