Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Fraksi PKB DPRD Bontang Dorong Penyertaan Modal PT BME Dilakukan Transparan dan Profesional

A
Penulis: Adhiel kundhara❯
BERI PANDANGAN: Sekretaris Fraksi PKB DPRD Bontang Bonnie Sukardi membacakan pandangan fraksinya terkait usulan raperda penyertaan modal dari Pemkot Bontang ke PT BME. ADIEL KUNDHARA/KP
BERI PANDANGAN: Sekretaris Fraksi PKB DPRD Bontang Bonnie Sukardi membacakan pandangan fraksinya terkait usulan raperda penyertaan modal dari Pemkot Bontang ke PT BME. ADIEL KUNDHARA/KP

Advertisement

KALTIMPOST.ID, BONTANG - Fraksi PKB DPRD Kota Bontang menegaskan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bontang Migas dan Energi (BME).

Namun demikian, dukungan tersebut disertai sejumlah catatan penting agar pengelolaan perusahaan daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bontang.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi PKB DPRD Bontang, Bonnie Sukardi saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Raperda Tahun 2026 tersebut, Senin (18/5/2026) saat rapat kerja.

Advertisement

Menurut Bonnie, keberadaan BUMD memiliki posisi strategis dalam pengelolaan potensi daerah, khususnya di sektor migas dan energi yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama Kota Bontang.

Karena itu, keberadaan PT BME diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan semata, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Advertisement

“PKB memandang BUMD harus menjadi instrumen pembangunan daerah. Tidak hanya mencari profit, tetapi juga menghadirkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Bonnie.

Dalam pandangan umum Fraksi PKB disebutkan, rencana penyertaan modal daerah tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2021 terkait barang milik daerah berupa jalan, irigasi, dan jaringan yang selama ini digunakan oleh PT BME, namun belum memiliki status pemanfaatan yang jelas.

Pemkot Bontang kemudian mengambil langkah penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah itu dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset daerah yang digunakan perusahaan daerah.

Meski demikian, Fraksi PKB memberikan perhatian serius terhadap tata kelola perusahaan dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut. Bonnie menegaskan, penyertaan modal daerah harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan mengedepankan prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik.

“Jangan sampai penyertaan modal ini hanya menjadi formalitas administrasi tanpa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik maupun pendapatan asli daerah,” ucapnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pipa Gas Bocor di Jalan HM Ardan, BME Tutup Aliran Gas di Satimpo Hari Ini

Pipa Gas Bocor di Jalan HM Ardan, BME Tutup Aliran Gas di Satimpo Hari Ini

Warga dan pelanggan jaringan gas (jargas) di Kelurahan Satimpo perlu bersiap menghadapi penghentian sementara aliran gas.

DPRD Bontang Desak Sumber Pencemaran Pulau Beras Basah Diusut Tuntas

DPRD Bontang Desak Sumber Pencemaran Pulau Beras Basah Diusut Tuntas

DPRD Bontang mendesak penelusuran sumber pencemaran Pulau Beras Basah dituntaskan setelah sampel air mengandung minyak dan logam berlebih.

DPRD Bontang Rombak AKD, Sudiyo Masuk Sekretaris Komisi C

DPRD Bontang Rombak AKD, Sudiyo Masuk Sekretaris Komisi C

Kembali mengisi kursi legislatif, Sudiyo yang baru dilantik menjadi anggota DPRD Bontang langsung mengemban jabatan strategis.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer