Kas Daerah Tersisa Rp 156 Miliar, Neni Moerniaeni Garansi Pemkot Bontang Bebas Krisis Defisit

KALTIMPOST.ID-Di tengah sorotan terhadap kondisi fiskal daerah, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memastikan kas Pemerintah Kota Bontang masih dalam kondisi aman. Meski terjadi efisiensi dan refocusing anggaran, seluruh program strategis disebut tetap berjalan.

Pernyataan itu disampaikan Neni Moerniaeni merespons proyeksi serapan anggaran triwulan kedua yang disebut mencapai Rp 540 miliar, ditambah sisa triwulan pertama sekitar Rp 936 miliar.

“Aman. Yang penting tidak mutar. Semua kegiatan tetap jalan,” kata Neni. Menurut dia, sejumlah program memang mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi dan refocusing. Salah satunya berasal dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya yang tidak tercapai sekitar Rp 150 miliar.

Namun, Pemkot memastikan kondisi itu belum mengganggu operasional pemerintahan maupun pelayanan publik. “Kalau sekitar Rp 500 miliar ada di kas daerah, saya kira itu pas-pas saja karena kebutuhan gaji pegawai per bulan sekitar Rp 60 miliar,” ucapnya.

Neni mengungkapkan, saat ini kas tersedia berada di angka sekitar Rp 156 miliar. Tetapi pemerintah masih menunggu transfer dana berikutnya dari pusat. “Nanti ada transfer lagi bulan berikutnya. Insyaallah kita tidak defisit,” terangnya.

Di sisi lain, Pemkot juga terus menjalankan langkah penghematan. Salah satu kebijakan yang cukup mencolok ialah penerapan puasa Senin-Kamis di lingkungan pemerintahan yang berdampak pada pengurangan konsumsi rapat.

Menurut Neni, kebijakan itu berhasil menekan pengeluaran konsumsi hingga lebih dari 50 persen sesuai instruksi efisiensi pemerintah pusat. “Penghematannya lebih 50 persen. Sekarang rapat-rapat juga tidak ada makanan di Senin dan Kamis,” sebutnya.

Ia menegaskan kebijakan tersebut bukan kewajiban, melainkan imbauan untuk membangun pola hidup sehat sekaligus efisiensi anggaran. Selain mengurangi biaya konsumsi, kebijakan itu juga berdampak pada penurunan penggunaan botol plastik, kertas hingga emisi gas rumah kaca.

“Kalau dihitung pasti ada penurunan emisi karena penggunaan botol plastik dan konsumsi juga berkurang,” ujarnya. Meski melakukan penghematan, Neni memastikan program kesejahteraan masyarakat tetap dipertahankan. Bantuan guru ngaji, kader kesehatan, marbot hingga program pendidikan tidak akan dikorbankan.

“Yang tidak dikorbankan itu belanja rutin masyarakat. Standar pelayanan minimal tetap nomor satu,” pungkasnya. (riz)