Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Status Lahan Tambak Dipertanyakan, DPRD Bontang Minta Pemkot Turun Langsung

AA
Komisi gabungan DPRD Bontang menerima perwakilan Kelompok Tani Sipatuo dalam rapat dengar pendapat terkait kejelasan status lahan tambak yang mereka kelola di kawasan pesisir. (ADIEL KUNDHARA/KALTIM POST)
Komisi gabungan DPRD Bontang menerima perwakilan Kelompok Tani Sipatuo dalam rapat dengar pendapat terkait kejelasan status lahan tambak yang mereka kelola di kawasan pesisir. (ADIEL KUNDHARA/KALTIM POST)

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID, BONTANG – Persoalan kejelasan status lahan tambak milik Kelompok Tani Sipatuo di wilayah pesisir kembali menjadi perhatian DPRD Bontang.

Melalui rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD meminta instansi terkait segera melakukan survei lapangan dan memberikan penjelasan menyeluruh kepada masyarakat mengenai status lahan yang mereka kelola.

Advertisement

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, mengatakan RDP tersebut digelar pada Selasa (9/6/2026) setelah kelompok tani mempertanyakan kejelasan status tanah tambak mereka yang berada di kawasan laut, baik di wilayah Bontang Utara maupun Bontang Selatan.

Dalam forum tersebut, perwakilan Kelompok Tani Sipatuo yang dipimpin Amir menyampaikan keluhan terkait proses peningkatan status surat tanah. Menurut mereka, meski telah memiliki alas hak sebagai dasar kepemilikan, pengurusan dokumen tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut.

Advertisement

Menanggapi hal itu, pihak kecamatan menjelaskan bahwa mereka hanya menjalankan ketentuan yang berlaku dan tidak memiliki kewenangan untuk menghambat maupun menghalangi proses administrasi masyarakat.

Setiap tahapan pengurusan, kata mereka, selalu dikoordinasikan dengan instansi teknis terkait, termasuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan).

Sementara itu, Dinas Perkimtan menjelaskan bahwa alas hak memang menjadi salah satu dasar dalam proses peningkatan status surat tanah.

Namun, proses tersebut juga harus mengacu pada sejumlah regulasi yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Peraturan Gubernur, Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, hingga Peraturan Presiden yang mengatur pemanfaatan ruang dan wilayah pesisir.

Dalam rapat tersebut, anggota DPRD turut menggali informasi lebih rinci terkait kondisi lahan yang dipersoalkan. Mereka mempertanyakan apakah lokasi tersebut merupakan kawasan pasang surut atau seluruhnya berada di atas laut, serta memastikan ada atau tidaknya sengketa atas lahan tersebut.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Bontang Bidik Kabel Semrawut, RTRW Baru Diminta Atur Jalur Utilitas hingga 20 Tahun

DPRD Bontang Bidik Kabel Semrawut, RTRW Baru Diminta Atur Jalur Utilitas hingga 20 Tahun

DPRD Bontang meminta Raperda RTRW mengatur jalur utilitas dan jaringan kabel secara lebih rinci agar persoalan kabel semrawut tidak terulang

Usulan Pupuk Kaltim Masuk Meja Pansus RTRW, DPRD Bontang Belum Berani Putuskan Perubahan Kawasan Wanatirta

Usulan Pupuk Kaltim Masuk Meja Pansus RTRW, DPRD Bontang Belum Berani Putuskan Perubahan Kawasan Wanatirta

Pansus RTRW DPRD Bontang menerima usulan PT Pupuk Kaltim terkait perubahan peruntukan lahan di kawasan Wanatirta. Keputusan belum diambil.

Data Belum Sinkron, Pembahasan RTRW Bontang Ditunda Sepekan

Data Belum Sinkron, Pembahasan RTRW Bontang Ditunda Sepekan

DPRD Bontang menunda pembahasan RTRW 2026–2046 selama sepekan akibat data peta tata ruang antar OPD yang belum sinkron.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer