Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Realisasi PBI Kelas III di Kota Bontang Capai Rp 10 Miliar 

A
Penulis: Adhiel kundhara❯
Laily Jumiati
Laily Jumiati

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID, BONTANG–Jaminan akses layanan kesehatan masyarakat terus ditunjukkan Pemkot Bontang melalui pembayaran iuran Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah atau PBI Pemda kelas III. Hingga pertengahan 2026, realisasi pembayaran iuran yang ditanggung APBD telah mencapai sekitar Rp 10 miliar dari total alokasi anggaran sebesar Rp 24 miliar.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bontang Laily Jumiati memastikan, pembayaran iuran peserta yang ditanggung pemerintah daerah berjalan lancar, dan tidak terdapat tunggakan dari Pemkot Bontang kepada BPJS Kesehatan.

“Sisa nominal yang ada masih mencukupi hingga akhir tahun. Masih ada sekira Rp 14 miliar,” kata Laily saat kegiatan media gathering beberapa waktu lalu. 

Menurut dia, anggaran tersebut menjadi penopang utama keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat yang masuk kategori peserta PBI daerah. Terlebih, sejak akhir 2025 hingga 2026 terjadi penonaktifan ribuan peserta PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang sebelumnya dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Advertisement

Untuk mengantisipasi dampak kebijakan tersebut, Pemkot Bontang mengambil langkah cepat dengan mengalihkan peserta yang dinonaktifkan ke skema PBI daerah agar tetap mendapatkan perlindungan kesehatan.

Laily menyebut, sejak Oktober 2025 hingga April 2026, terdapat sekitar 3.000 peserta yang terdampak penonaktifan PBI JK. Sebagian besar di antaranya telah dialihkan menjadi peserta yang iurannya ditanggung pemerintah daerah.

“Untuk Bontang, peserta yang dinonaktifkan tidak dibiarkan begitu saja. Sebagian besar langsung diakomodasi melalui pembiayaan pemda, sehingga status kepesertaan tetap aktif,” ucapnya.

Dia menambahkan, jumlah peserta PBI daerah bersifat dinamis karena selalu mengalami perubahan. Faktor seperti peserta meninggal dunia, pindah domisili, beralih menjadi peserta mandiri, hingga hasil pemutakhiran data kesejahteraan sosial, turut memengaruhi jumlah penerima bantuan.

Namun, BPJS Kesehatan memastikan kuota dan anggaran yang telah disiapkan pemerintah daerah masih memadai untuk menanggung kebutuhan peserta hingga akhir tahun.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Senin 15 Juni 2026 Libur atau Tidak? Ini Ketentuan dalam SKB 3 Menteri

Senin 15 Juni 2026 Libur atau Tidak? Ini Ketentuan dalam SKB 3 Menteri

Apakah 15 Juni 2026 cuti bersama? Berdasarkan SKB 3 Menteri, tanggal tersebut tetap berstatus hari kerja.

Data Penerima Akan Diverifikasi Lebih Ketat, Bansos Digital Terus Diperluas

Data Penerima Akan Diverifikasi Lebih Ketat, Bansos Digital Terus Diperluas

Pemerintah mempercepat penerapan bansos digital untuk meningkatkan akurasi data penerima. Sistem terintegrasi diharapkan mampu cegah salah.

Gangguan Listrik PLN Berdampak ke Layanan Air, Perumda Tirta Taman Instruksikan Begini untuk Masyarakat

Gangguan Listrik PLN Berdampak ke Layanan Air, Perumda Tirta Taman Instruksikan Begini untuk Masyarakat

Imbas pengujian jaringan listrik PLN, pelayanan air bersih dari Perumdam Tirta Taman juga turut terganggu lantaran gunakan sistem listrik.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer