Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Harga BBM Naik, Layanan Sedot Tinja dan Normalisasi Drainase Bontang Terancam Dikurangi

A
Penulis: Adhiel kundhara❯
Alat berat milik Dinas PUPRK Bontang tetap dioperasikan untuk normalisasi drainase. Kenaikan harga BBM berpotensi memengaruhi intensitas layanan akibat meningkatnya biaya operasional. (ADIEL KUNDHARA/KALTIM POST).
Alat berat milik Dinas PUPRK Bontang tetap dioperasikan untuk normalisasi drainase. Kenaikan harga BBM berpotensi memengaruhi intensitas layanan akibat meningkatnya biaya operasional. (ADIEL KUNDHARA/KALTIM POST).

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID, BONTANG – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai berdampak pada sejumlah layanan publik di Kota Bontang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang mengakui biaya operasional yang meningkat berpotensi memengaruhi layanan sedot tinja hingga kegiatan normalisasi drainase.

Kepala Dinas PUPRK Bontang, Much Cholis Edi Prabowo, mengatakan kenaikan harga BBM dalam beberapa waktu terakhir cukup membebani operasional unit pelayanan di bawah instansinya. Salah satu layanan yang paling terdampak ialah penyedotan tinja yang dikelola UPT Air Limbah Domestik.

Advertisement

Menurutnya, anggaran BBM yang tersedia saat ini diperkirakan hanya mampu mendukung operasional sekitar satu bulan ke depan. Setelah itu, pihaknya harus melakukan penyesuaian agar pelayanan tetap berjalan.

“Yang terasa sekali itu di layanan sedot tinja. Dengan kondisi sekarang, kemungkinan dalam satu bulan ke depan anggaran yang tersedia sudah habis. Sementara permohonan layanan dari masyarakat terus berjalan,” ujar Bowo.

Advertisement

Ia menjelaskan, kebutuhan BBM untuk layanan penyedotan tinja bersifat dinamis karena bergantung pada jumlah permintaan masyarakat. Di sisi lain, layanan tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui retribusi.

Dampak kenaikan BBM juga dirasakan pada operasional alat berat dan kendaraan yang digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur. Termasuk armada yang dikerahkan dalam kegiatan normalisasi drainase dan penanganan saluran air di berbagai wilayah Kota Bontang.

Bowo mengungkapkan, hingga saat ini belum ada opsi penambahan anggaran operasional. Berdasarkan informasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), seluruh organisasi perangkat daerah diminta mengoptimalkan anggaran yang telah tersedia.

“Informasinya tidak ada tambahan anggaran. Jadi kami harus menggunakan alokasi yang ada sekarang dan melakukan penyesuaian prioritas kegiatan,” katanya.

Kondisi tersebut dipastikan berpengaruh terhadap intensitas normalisasi drainase yang selama ini rutin dilakukan berdasarkan usulan dari kelurahan. Padahal, kebutuhan normalisasi saluran cukup tinggi untuk mengantisipasi genangan dan banjir saat musim hujan.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Lampu Trotoar Bontang Tak Optimal, PUPRK Koordinasikan Penanganan dengan Dishub

Lampu Trotoar Bontang Tak Optimal, PUPRK Koordinasikan Penanganan dengan Dishub

PUPRK Bontang berkoordinasi dengan Dishub untuk menangani lampu trotoar di depan Ramayana dan Telkom yang belum berfungsi optimal.

Trotoar Jalan Zamrut Bontang Masuk Tahap Akhir, Ditarget Rampung 29 Oktober

Trotoar Jalan Zamrut Bontang Masuk Tahap Akhir, Ditarget Rampung 29 Oktober

Trotoar Jalan Zamrut Bontang masuk tahap akhir dan ditargetkan rampung sebelum kontrak berakhir pada 29 Oktober 2026.

Drainase Jalan Nusantara Bontang Terkendala Status Lahan, Proyek Tunggu Kepastian

Drainase Jalan Nusantara Bontang Terkendala Status Lahan, Proyek Tunggu Kepastian

Pembangunan drainase Jalan Nusantara Bontang masuk P-APBD 2026, tetapi pelaksanaannya masih menunggu kepastian status lahan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer