Raperda Penyertaan Modal BME Dikebut, DPRD Bontang Ingin Aset Daerah Tercatat Jelas
KALTIMPOST.ID, BONTANG – DPRD Bontang mempercepat penyelesaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal kepada PT Bontang Migas Energi (BME).
Regulasi tersebut ditargetkan rampung pada awal Agustus 2026 sebagai langkah memperkuat kepastian hukum atas penyertaan modal pemerintah sekaligus menata aset daerah yang selama ini dikelola badan usaha milik daerah (BUMD).
Ketua Komisi B DPRD Bontang Rustam mengatakan pembahasan raperda tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rekomendasi itu berkaitan dengan penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bontang pada 2013 dan 2014 agar memiliki landasan hukum yang lebih kuat.
Baca Juga: Pajak Reklame Lampaui Target Semester Pertama 2026, Bapenda Bontang Sebut Efek Kenaikan Tarif
Menurutnya, perda ini bukan untuk menambah investasi baru, melainkan memberikan kepastian administrasi terhadap penyertaan modal yang telah direalisasikan sebelumnya.
"Raperda ini dibuat karena ada instruksi dari BPK. Kita ingin seluruh penyertaan modal yang sudah dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas," kata Rustam, Senin (27/7/2026).
Ia menjelaskan, pembahasan difokuskan pada penyertaan modal berupa investasi jaringan gas yang saat ini dikelola PT Bontang Migas Energi. Seluruh nilai investasi tersebut nantinya akan dituangkan dalam perda sebagai aset daerah yang dipisahkan.
Berdasarkan hasil audit akuntan publik, total nilai penyertaan modal yang akan dicantumkan diperkirakan mencapai lebih dari Rp 17 miliar. Nilai tersebut berasal dari aset jaringan gas sekitar Rp 12 miliar, modal awal kurang lebih Rp 3 miliar, serta komponen penyertaan saham lainnya.
Rustam menegaskan, kejelasan nilai aset menjadi poin penting dalam penyusunan regulasi tersebut. Dengan adanya perda, pemerintah daerah akan memiliki data yang pasti mengenai besaran investasi yang telah ditempatkan pada perusahaan daerah tersebut.
"Aset-aset yang sudah kita tanamkan harus jelas nilainya. Setelah perda ini selesai, pemerintah mengetahui secara pasti berapa nilai aset daerah yang dipisahkan di BME," ucapnya.
Politikus Partai Golkar itu menilai pembahasan raperda tidak akan memakan waktu lama. Pasalnya, materi yang diatur hanya berkaitan dengan penyertaan modal sehingga jumlah pasal yang dibahas relatif sedikit dan tidak memuat substansi yang kompleks.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
