Raperda LLAJ Dikebut, DPRD Bontang Wajibkan Suara Warga Jadi Syarat Andalalin

BONTANG- DPRD Kota Bontang tak ingin setiap pembangunan baru justru menjadi sumber kemacetan di masa depan. Karena itu, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dipercepat dengan satu penekanan penting: suara masyarakat wajib menjadi bagian dalam proses analisis dampak lalu lintas (Andalalin).

Regulasi tersebut ditargetkan rampung pada Agustus 2026 agar pemerintah memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam mengatur lalu lintas dan transportasi di Kota Taman. Tak hanya mengakomodasi kondisi saat ini, aturan baru juga diproyeksikan tetap relevan menghadapi perkembangan kota dalam beberapa tahun ke depan.

Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikri, mengatakan pembahasan dilakukan secara intensif karena substansi aturan yang disusun jauh lebih luas dibanding perda sebelumnya. Raperda itu memuat sekitar 80 pasal yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Menurutnya, penyusunan regulasi dilakukan secara hati-hati agar tidak mudah usang seiring perkembangan teknologi transportasi maupun perubahan tata ruang kota.

"Perda ini ya kita harap tidak akan berubah dengan waktu yang cukup lama. Makanya kita atur dengan baik supaya masih relevan sampai beberapa tahun ke depan," kata Alfin usai rapat, Senin (27/7/2026).

Ia menjelaskan perubahan materi yang dibahas telah melebihi 50 persen dari regulasi lama. Karena itu, secara teknis penyusunannya tidak lagi cukup melalui revisi, melainkan harus dibuat dalam bentuk perda baru dengan sistematika yang lebih lengkap.

Politikus Golkar ini menilai keberadaan regulasi tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola sektor transportasi sekaligus menjadi pedoman bagi setiap pembangunan yang berpotensi memengaruhi arus kendaraan.

"Jadi, pemerintah daerah punya dasar hukum yang kuat dalam mengelola sektor transportasi tanpa harus terlalu sering merevisi aturan," ucapnya. 

Salah satu poin yang menjadi perhatian DPRD adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penerbitan rekomendasi Andalalin. Menurut Alfin, kecamatan, kelurahan hingga ketua RT tidak boleh hanya dilibatkan secara administratif, tetapi harus benar-benar menyerap aspirasi warga sebelum sebuah proyek pembangunan memperoleh persetujuan.

Ia menilai pemerintah perlu mengetahui langsung kondisi di lapangan, termasuk potensi gangguan lalu lintas yang dirasakan masyarakat sekitar lokasi pembangunan.