Kasus Dugaan Korupsi SPPD Bimtek Dishub Bontang Berpotensi Meluas, Kejari Buka Peluang Telusuri OPD Lain
KALTIMPOST.ID, BONTANG – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang berpotensi melebar.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang membuka peluang menelusuri dugaan serupa di organisasi perangkat daerah (OPD) lain apabila ditemukan laporan maupun informasi yang mengarah pada penyimpangan anggaran.
Baca Juga: Aliran Jargas Berbas Tengah Dihentikan Sementara, Ini yang Dirasakan Warga dan Penyebabnya
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bontang Fajarudin Semar Thaimiyah Salampessy mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Kalau ada laporan silakan disampaikan. Apa pun bentuk laporannya, pasti kami tindak lanjuti," ujar Fajarudin.
Menurut dia, perkara yang saat ini ditangani tidak menutup kemungkinan menjadi pintu masuk untuk mencermati penggunaan anggaran perjalanan dinas pada kegiatan bimtek di OPD lain. Namun, langkah tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat laporan masyarakat yang disertai informasi dan bukti awal yang memadai.
Baca Juga: Persiapkan Porprov Kaltim VIII, Bupati Paser Tinjau Pembangunan GOR Bulutangkis
Fajarudin menegaskan, penyelidikan yang dilakukan bukan menyasar pelaksanaan kegiatan bimtek, melainkan penggunaan anggaran perjalanan dinas yang melekat pada kegiatan tersebut, khususnya komponen SPPD.
"Bukan kegiatan bimteknya. Itu terpisah, yang kami telusuri adalah anggaran perjalanan dinas atau SPPD," tegasnya.
Pelaksanaan bimtek tidak serta-merta bermasalah. Aparat penegak hukum akan mengkaji pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk memastikan ada atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum maupun kerugian keuangan negara.
Hingga kini, Kejari Bontang belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara yang tengah ditelusuri, termasuk besaran nilai anggaran maupun pihak-pihak yang berpotensi dimintai keterangan.
Fajarudin menambahkan, proses penanganan perkara juga menyesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia di lingkungan Kejari Bontang. Sejumlah mutasi pegawai menyebabkan penanganan berbagai laporan dilakukan secara bertahap.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
